Selasa, 5 Juli 22

Setara Institute: Toleransi Makin Rentan, Pemerintah Jangan Seperti Pemadam Kebakaran

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara, merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi.
Peristiwa itu juga mencerminkan toleransi yang rentan dan menipis di masyarakat. Pemerintah jangan bertindak seperti pemadam kebakaran,” kata Ismail dalam siaran pers, Sabtu (30/7).
Soal sepele seperti yang memicu kerusuhan di Tanjung Balai, jika terjadi di tengah masyarakat yang kurang toleran maka berbalas kerusuhan, apalagi diduga kuat terdapat sejumlah aktor yang memprovokasi.
“Setara Institute mengutuk keras tindakan pembakaran sejumlah tempat ibadah tersebut.”
Ismail menilai Polri telah mengambil langkah tepat dengan mempertemukan tokoh-tokoh agama dan memulihkan situasi menjadi lebih kondusif.
“Apalagi FKUB Sumut, dalam catatan Setara Institute, adalah salah satu FKUB berkinerja baik dalam memajukan toleransi. Tetapi langkah tersebut belum cukup.”
Ismail berharap, Polri dapat mengungkap aktor penggerak kerusuhan tersebut. Sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi intoleran dan kekerasan lanjutan.
Peristiwa tersebut, lanjut Ismail, memberikan pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat
Ia lebih lanjut mengatakan, “berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terus terjadi mengkonfirmasi status toleransi masyarakat yang semakin menipis.”
Pemerintah, menurut Ismail, harus mengambil langkah mendasar dalam merespons seluruh peristiwa pelanggaran yang terus terjadi.
“Tidak hanya reaktif dalam peristiwa aktual seperti pemadam kebakaran. Pemerintah hanya riuh saat peristiwa terjadi,” tuturnya.
Ismail lanjut mèngatakan, Kementerian Agama dan Kemendagri memegang peranan kunci mengelola hubungan antar agama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama/keyakinan.
“Hampir dua tahun menjabat,¬† Tjahjo Kumolo dan Lukman Hakim Saefudin, belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada Konstitusi RI,” pungkasnya.
- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait