Kamis, 11 Agustus 22

Sesat Duga Ghettonisasi

Salah satu topik yang berkembang tentang relokasi warga gusuran ke Rusunawa adalah tudingan bahwa relokasi ini mengarah ke Ghettonisasi yang diartikan secara horor sebagai penyingkiran dan pengisolasian warga di lokasi yang marjinal.

Apakah tudingan ini riil atau sebenarnya hanya tudingan asal dan mengada-ada?

Ghetto, secara literatur berasal dari Bahasa Italia yang merujuk pada sejarah pengasingan orang-orang Yahudi di Venesia melalui pembatasan dan pengisolasian ruang hidup mereka di lokasi tertentu yang identik dengan segala atribut kemiskinan. Penggunaan istilah ini kemudian berkembang digunakan untuk mendiskripsikan kantong-kantong pemukiman di perkotaan yang populasinya homogen, umumnya merupakan kelompok ras minoritas yang secara sengaja diekslusi atau diisolasi secara sosial, ekonomi, hukum dan politik.

Di masa sekarang, Ghetto masih tetap ada dan tetap bermunculan atau dibuat dengan sengaja sebagai bentuk kebijakan separasi. Hal ini sangat nyata di negara-negara yang segragasi sosialnya berbasis sentimen ras dan kelas ekonomi. Ghetto dibuat sebagai pemisah antara ras yang dianggap superior dengan ras yang inferior.

Pada beberapa Ghetto, tujuan segregasi dan isolasi diwujudkan dalam bentuk pembangunan tembok mengelilingi dan memisahkan kawasan Ghetto dari kawasan sekitarnya dan juga pengawasan terhadap mobilitas keluar masuk komunitas yang ada di Ghetto tersebut. Singkatnya, Ghetto muncul dari kebijakan dan politik diskriminasi.

Modus pembuatan Ghetto adalah pengelompokan pemukiman kelompok populasi yang ingin ‘diisolasi’. Umumnya kelompok ini direlokasi ke fasilitas ‘social housing’ (perumahan bersubsidi) yang didirikan oleh pemerintah di bagian-bagian marjinal dari suatu kota dengan tujuan untuk diisolasi atau dijauhkan dari kawasan utama. Kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi rendah yang membuat tidak berkembangnya kegiatan ekonomi untuk menjadi peluang penghidupan warga dan tidak adanya minat berinvestasi dari luar karena daya beli yang rendah dan juga stigma negatif terhadap populasi yang hidup di sana.

Kawasan tersebut juga secara sengaja tidak dilengkapi dengan fasilitas pelayanan publik dasar, seperti sekolah, rumah sakit, hingga pelayanan kepolisian yang membuatnya menjadi kawasan terlantar yang kemudian menciptakan jebakan kemiskinan struktural bagi  populasi yang bermukim di sana. Contoh-contoh terkenal dari social housing yang berujung menjadi Ghetto antara lain adalah Pruitt-Igoe di St. Louis, Missouri di AS dan Bajos de Mena di Santiago, Chili.

Dari deskripsi contoh Ghetto di atas, kita kemudian akan melihat apakah ada kesamaan dalam hal latar tujuan dan kondisi dengan social housing atau rusunawa yang didirikan oleh pemerintah provinsi Jakarta sebagai pemukiman baru bagi warga korban gusuran. Secara  cepat kita akan melihat bahwa beberapa ciri khas gettho sama sekali tidak ditemukan pada rusunawa-rusunawa yang telah dibangun.

Rusunawa-rusunawa yang dibangun oleh pemerintah tersebar di penjuru Jakarta dan menempati lokasi yang merupakan bagian dari pusat kegiatan di daerah tersebut. Setiap rusunawa yang dibangun dalam tiga tahun terakhir, memiliki fasilitas umum maupun fasilitas sosialnya sendiri dan juga sama sekali tidak terisolasi dari fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di sekitar.

Selain dari aspek fisik, hal yang membuat rusunawa dan komunitas yang bermukim di sana bukanlah obyek dari Ghettonisasi adalah tidak adanya dasar bagi pemerintah untuk melakukan marjinalisasi dalam bentuk segregasi dan diskriminasi terhadap mereka. Sentimen rasial dan kelas yang selalu menjadi dasar awal Ghettonisasi sama sekali tidak ada di dalam tujuan relokasi ke rusunawa.

Kebijakan berbasis rasial dan kelas hanya akan bisa terjadi jika berkekuatan politik, dan ini jelas tidak terjadi sama sekali. Satu gubernur yang berdarah Tionghoa tidak akan mungkin bisa memanipulasi keputusan politik dari eksekutif dan parlemen di tingkat provinsi maupun nasional jika seandainya dia memiliki niat buruk seperti itu.

Berdasarkan argumen di atas, saya berpendapat bahwa walaupun relokasi hingga saat ini masih terus dikritik, tapi mengaitkannya dengan Ghettonisasi adalah upaya penyangkalan terburuk jika tidak ingin dikatakan sebagai upaya provokasi.

Berbeda dengan Ghettonisasi, relokasi ke rusunawa secara jelas tidak ditujukan untuk men-downgrade sebaliknya meng-upgrade kehidupan warga yang sebelumnya hidup di pemukiman kumuh. Justru membiarkan warga hidup di lingkungan yang kumuh dan dikelilingi oleh ilegalitas adalah bentuk dari Ghettonisasi dengan membiarkan warga hidup di lingkungan yang memiliki stigma negatif.

Henky Widjaja
Kandidat S3 Antropologi, Universitas Leiden, Belanda

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait