Membedah permasalahan pendidikan di kabupaten Probolinggo, memang tak pernah ada habisnya. Namun dengan cara memetakan permasalahan yang ada di kabupaten yang memiliki luas wilayah 1,696.17 KM2 ini, harapan untuk sama-sama mencari solusi lokal dalam pendidikan masih dapat berjalan dengan baik. Salah satu permasalahan pendidikan yang terjadi, adalah tingginya angka pensiun guru di Kabupaten Probolinggo.
Menurut catatan yang ada, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, sebanyak 1.180 guru akan memasuki masa purna tugas atau pensiun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dewi Korina. Menurutnya, Kabupaten Probolinggo akan kehabisan tenaga pengajar di sekolah. Terutama mereka yang sudah tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini sangat berpengaruh pada anggaran pengangkatan PNS baru yang juga mengalami juga keterbatasan. Hal ini merupakan masalah besar yan terjadi di kabupaten ini,“ ungkap Dewi dalam sesi dialog bersama Kegiatan Perencanaan Program INOVASI, pada Senin, 20 Agustus 2018.
Tingginya angka guru yang akan memasuki masa pensiun tersebut, lanjut Dewi, membuat banyak sekolah akan mengalami kekurangan guru. Dari olahan data Dapodikdasmen pada 2018, wilayah-wilayah yang kekurangan guru meliputi Kecamatan Sumber, Lumbang, Krucil, Kurian, Tiris, Bantaran, dan Sukapura.
Permasalahan lain terkait pendidikan di Kabupaten Probolinggo adalah Angka Mengulang Kelas (AMK) untuk Kelas 1 SD cukup tinggi. Dewi juga menjelaskan, hasil dari olahan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) pada November 2017 menyebutkan dari 78.437 siswa SD kelas 1 pada tahun 2017, sebanyak 1.551 siswa kelas 1 harus mengulang kelas karena kemampuan membaca dan berhitung yang sangat rendah.
“Rata-rata permasalahan yang paling banyak adalah siswa kelas 1 tidak bisa naik kelas karena bisa membaca namun tidak memahami apa yang dibacanya. Padahal beban pelajaran di kelas 2 menuntut siswa untuk bisa membaca dan memahami bacaan. Sehingga akhirnya guru memutuskan siswa tersebut harus mengulang kelas 1 lagi,” terang Dewi.
Sedangkan permasalahan terbesar yang dialami oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Probolinggo adalah banyak guru Pendidikan Agama Islam yang terpaksa menjadi guru kelas dan harus mengajar Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan pelajaran lainnya, karena kurangnya guru mata pelajaran. Hal ini dijelaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Santoso.
Di kesempatan yang sama, Anna Maria Sekretaris Bappeda Kabupaten Probolinggo memaparkan, dari 338.488 anak putus sekolah di Jawa Timur pada 2017, sebanyak 24.697 anak berada di Kabupaten Probolinggo. Bahkan Kabupaten Probolinggo menempati urutan dua tertinggi setelah Kabupaten Jember.
“Hal ini menjadi pe-er bagi kita semua dan saya berharap Program INOVASI hadir di Kabupaten Probolinggo dapat membantu kami mengatasi permasalahan ini,” ungkap Maria.
Sementara itu Achmad Arif, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemkab Probolinggo, menyambut gembira dengan adanya kegiatan Perencanaan Program INOVASI dengan Kabupaten Probolinggo. Arif sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi bersama antara Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Probolinggo.
“Saya menyambut baik kegiatan ini dan mohon agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sampai selesai. Karena saya berharap besar pada kegiatan ini dapat memetakan permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan secara bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan,” terangnya.
Provincial Manager Program INOVASI Jawa Timur Silvana Erlina mengungkapkan, Program INOVASI hadir di Kabupaten Probolinggo bersama-sama dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, untuk mengatasi masalah lokal sesuai dengan potensi dan konteks lokal. Dengan demikian, akan memunculkan solusi yang sesuai kebutuhan lokal di Kabupaten Probolinggo.
“Solusi tersebut harapannya akan selalu diperbaharui dan diadaptasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan,” terangnya.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Probolinggo telah berhasil memetakan perencanaan pelaksanaan program hingga 2019. Sebagai komitmen awal, di tahun 2018 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo telah menyediakan anggaran untuk mendukung Program INOVASI.
“Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Bappeda akan segera merancang anggaran untuk diseminasi kegiatan apabila program ini layak untuk dilanjutkan,” terang Dewi Korina.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.