Selasa, 6 Desember 22

Sekolah Sudah Bebas Pungli, Benarkah?

BOGOR – Ketua Komisi D, DPRD kota Bogor, Dody Setiawan memberikan jaminan hingga saat ini, pelaksanaan tahun ajaran baru dimulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan yang setara, tidak ada laporan pungutan liar di sekolah dan pelaksanaan perploncoan. Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan, kuota 10 persen untuk siswa tidak mampu juga sudah dipenuhi, tapi hanya di sekolah negeri.

“Terkait hak siswa tidak mampu, sudah diberikan porsi 10 persen di tiap sekolah negeri. Sebanyak 10 persen sisianya untuk jalur prestasi dan 10 persen lagi jalur guru. Hal itu dilakukan bersamaan dengan penerimaan siswa baru, belum lama ini,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor saat diwawancarai indeksberita.com, Rabu (20/7/2016).

Masih menurutnya, ketentuan siswa gakin sebelumnya sudah dilakukan survei dari pihak sekolah terkait dengan mendatangi kediaman dan keluarga serta merujuk surat dari RT dan RW.

“Sejauh ini, sudah sesuai ketentuan. Karena, pihak sekolah langsung yang melakukan verifikasi untuk siswa tidak mampu. Demikian juga dengan pungutan liar di sekolah, kami belum mendengarnya. Dan, saya pikir, tidak akan ada. Namun, bagi masyarakat yang mengetahui ada tindak kecurangan atau pungli di sekolah, segera laporkan ke Komisi D, DPRD Kota Bogor. Akan segera kita tindaklanjuti,” janjinya.

Pada bagian lain, Koordinator Wilayah SOS Children’s Villages, Robet Makapuan mengkritisi peran DPRD dan Disdik Kota Bogor yang dinilainya masih belum optimal. Ditemui di sekretariatnya, di Jalan Kapten Yusuf, Kelurahan Cikaret, Kota Bogor, dia menyangsikan tidak ada pungli di sekolah.

“Saya setuju dengan larangan pungli sebagaimana yang disampaikan Mendikbud Anies Baswedan. Namun, kalau DPRD Kota Bogor menyebut memberi jaminan tidak akan ada pungli di sekolah, saya tidak percaya. Masalah pendidikan ini dari tahun ke tahun selalu sama, pungli selalu ada,” komentarnya.

Kata penggiat pendampingan anak terlantar dan putus sekolah, tahun-tahun sebelumnya, pungutan sekolah kerap berlangsung, meskipun hal itu di sekolah negeri. Sebagai ukuran, sambungnya, sampai saat ini tidak ada sekolah negeri, apalagi swasta yang bernai memampang tulisan di spanduk yang menyebutkan siswa miskin gratis sekolah atau sekolah ini bebas pungutan.

“Saya minta bapak-bapak yang duduk di DPRD Kota Bogor lakukan sidak ke SMK negeri di Kota Bogor, ajak dialog siswanya, pasti akan ketemu jawaban ada pungutan bulanan di sekolah negeri. Belum lagi pungutan lain. Semestinya, sekolah negeri itu akan bebas pungutan. Hal yang sama juga terjadi di SMA negeri. Tanyakan juga pada siswa baru, pasti nantinya mereka akan dimintai pungutan membeli baju seragam hingga kebutuhan lain di sekolah,” ucapnya.

Peran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sejauh ini juga disebutnya tidak berani mengambil tindakan apapun meski mengetahui ada pungli di sekolah.

“Kalau mau konkrit, Komite Sekolah yang terdiri dari wali murid buat imbauan agar dirikan Posko Pungli. Selain itu, Walikota Bogor juga harus berani tegas, ganti Kepala Disdik Kota Bogor bila tidak becus kerja menangani pungli di sekolah,” tuntasnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait