Senin, 26 September 22

Seknas JOKOWI : Bersihkan Pemburu Rente dari Kegaduhan

Osmar Tanjung, Sekjend Seknas JOKOWI, sebuah organisasi pendukung Presiden Jokowi mengutarakan beberapa pandangannya terhadap situasi terkait silang-pendapat yang menyebabkan kegaduhan dan kebingungan yang hangat dalam pembicaraan publik belakangan ini.

“Jika kita amati secara seksama pendapat Presiden, sejatinya Presiden tidak khawatir dengan adanya polemik itu. Karena perdebatan itu justru berdampak positip kepada rakyat, sehingga rakyat secara luas mendapatkan pendidikan politik dan transformasi informasi atas rencana pembangunan dan proyek-proyek strategis yang hendak dikerjakan oleh pemerintah?”

Osmar melanjutkan: “Biarkan saja dulu perdebatan itu berkembang sebagai sebuah proses dialektika, dengan harapan kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin, memimpin sebuah proses pembangunan yang dialektis sesuai Trisakti”

Menurut Osmar Tanjung, ruang partisipasi publik bekerja begitu cepat sesuai ruang dan waktu, sehingga terjadi dialektika yang pro-kontra. Ruang partisipasi publik yang terbuka memberikan kesempatan kepada publik dan juga presiden, untuk melihat pokok masalah yang sebenarnya yang sedang terjadi, sehingga keputusan yang diambil Presiden akan lebih tepat.

“Presiden Jokowi membutuhkan waktu dan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemaslahatan rakyat banyak. Kita dapat menyimak ulang bagaimana persoalan Freeport, Blok Masela, Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan pembangkit listrik Jati Gede dan seterusnya, yang merupakan proyek strategis yang harus diputuskan oleh presiden secara baik, tepat dan benar. Tujuannya, sekali lagi agar dapat dinikmati rakyat, terutama rakyat dimana pembangunan itu diselenggarakan”

Dalam penuturannya lebih lanjut dia menekankan, yang lebih penting lagi adalah bahwa proyek-proyek besar itu, tidak bisa diputuskan Presiden dengan kondisi tergesa-gesa. Dan yang paling penting, Presiden harus memastikan pendapat atau pertimbangan para menterinya tersebut, bukan merupakan representasi dari pemilik modal, atau bahkan menjadi pemburu rente (rent seeking) yang berada dibelakang pemodal. Presiden harus yakin bahwa pendapat para menterinya semata-mata karena kepentingan publik.

Lebih satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, menteri-menteri selayaknya sudah dapat mengukur dan mengaca dirinya kembali, apakah tingkah lakunya dan programnya masih sesuai dengan visi misi Presiden. Jika tidak, dan tidak mampu melaksanakan Program Nawacita, sebaiknya mengundurkan diri, sehinga tidak menjadi beban bagi Presiden.

Seknas JOKOWI sebagai organisasi rakyat yang mendukung kebijakan Presiden dan mengawal Nawacita, mengecam keras pihak-pihak yang berupaya bermain di belakang setiap proyek strategis untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

“Presiden sebaiknya segera membersihkan kompador-komprador neolib yang selama ini menjadi beban negara dan terus menggerogoti keuangan Negara. Orang-semacam itu harus dijauhkan dari kekuasaan” tutup OsmarTanjung.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait