Rabu, 18 Mei 22

Sekjen PDI Perjuangan: “Kami Pastikan Keterangan Setnov Tidak Benar”

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah keterangan Setya Novanto (Setnov) tentang keterlibatan sejumlah kader PDI Perjuangan dalam kasus korupsi E-KTP.

Upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan, menurutnya, juga tidak tepat.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi keterangan mantan Ketua DPR sekaligus terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Hasto mengingatkan, posisi politik PDI Perjuangan tidak terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP, karena selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) posisi partainya di luar pemerintahan.

“Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu ‘dikalahkan’. Misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun,” ujarnya.

Konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan, lanjut Hasto, sangatlah berbeda. Usulan partainya dalam proyek E-KTP, menurut Hasto bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan ‘integrasi data’ antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number (SIN).

“Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tersebut. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah,” urai Hasto.

Selanjutnya, Hasto meminta Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri periode 2009-2014 memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan TIDAK pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk E-KTP,” kata Hasto.

Kecenderungan Setnov yang dalam keterangannya di persidangan Tipikor menyebut keterlibatan banyak nama, diyakini Hasto merupakan bagian dari upaya Setnov untuk mendapatkan keringanan hukuman kepadanya.

“Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan.

Berita Terbaru
Berita Terkait