Jumat, 9 Desember 22

Sebut Ribka Tjiptaning Berpaham Komunis, Dandim Sukabumi Dituntut Minta Maaf

Sebut Ribka Tjiptaning Berpaham Komunis, Dandim Sukabumi  Dituntut Minta Maaf
Sukabumi – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi  M. Zainudin menuntut Dandim 0622,  Letkol Kav Guruh Prabowo Wirayadi minta maaf Kepada  Ribka Tjiptaning P dan kepada seluruh jajaran dan Pengurus PDI Perjuangan.

Pernyataan itu disampaikan Zainudin Senin (30/5/2016) di Markas Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi.

Kedatangan Zainudin  bersama sekitar 20 orang ainnya itu merupakan imbas dari pernyataan Letkol Kav Guruh Prabowo Wirayadi yang menyatakan bahwa Ribka Tjiptaning P, anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi itu berpaham komunis.

Pernyataan Komandan Kodim 0622 itu disampaikan pada acara  Kesbangpol (wawasan Kesatuan Kebangsaan dan Politik), 13 Mei 2016.

Lebih lanjut, M Zainudin yang langsung bertemu dengan pimpinan dan jajaran Kodim 0622 menyatakan,  Ribka Tjiptaning P dan PDI Perjuangan  sama sekali tidak  terkait dengan paham komunis atau Marxisme.

Kalaupun ada buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, itu hanya menggambarkan otobiografi Ribka Tjiptaning dalam perjuangan hidupnya sampai sukses menjadi dokter dan anggota DPR RI.

“PDI Perjuangan selalu membuat program-program kerakyatan dengan pengobatan gratis. Bahkan,  ketika reses  anggota DPR RI  harus melakukan kegiatan sosial seperti itu. Melakukan kegiatan program kerakyatan itu bukan berarti kita menyebarkan paham marxisme dan komunisme,” tandas Zainudin.

Atas permintaan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Letkol Kav Guruh Pranowo Wirayadi menyatakan permohonan maaf dengan tulus kepada Ribka Tjiptaning P.

“Tidak ada niat saya sedikitpun menyinggung pribadi atau kelompok mengenai statment itu. Saya tidak menyadari statment menjadi kegelisahan kawan-kawan PDIP dan masyarakat Sukabumi. ini adalah kesalah pribadi saya,” ujarnya.

Ribka sendiri ketika ditanyakan soal ini menyatakan bahwa isu tentang komunisme kembali diangkat oleh militer dan kelompok-kelompok pendukung Orba.

“Ini sudah meresahkan dan menghambat proses demokrasi yang sedang bergulir,” ucapnya.
- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait