Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai berbahaya jika ada informasi intelijen yang mengatakan bahwa pihak tertentu atau partai politik menggerakkan atau mendanai. rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016)
“Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu,” kata SBY dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).
SBY tidak mengatakan pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Namun, dia menganggap informasi tersebut fitnah.
“Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran,” ujarnya.
“Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” tambahnya.
Dia meminta intelijen akurat dan tidak asal tuduh dengan pertemuan di luar pemerintah.
“Jangan kalau ada pertemuan politik yang dilakukan mereka di luar kekuasaan lantas dicurigai, intelijen harus akurat jangan berkembang menjadi intelijen yang ngawur dan main tuduh,” ujarnya.
Menurut SBY, sikap intelijen seperti itu tidak boleh hadir di Indonesia. Sebab Indonesia menganut negara demokrasi.
“Saya kira bukan intelijen yang seperti itu yang harus hadir di negeri ini. Kita ingin mereformasi tatanan budaya di era otoriter menjadi tata cara yang tepat dengan iklim di negara demokrasi,” ucap Ketua Umum PD ini.
SBY menambahkan, apa yang disampaikannya hari ini bukan sekadar bicara. Ia mengaku sudah mengumpulkan informasi dari berbagai pihak termasuk jajaran pemerintahan.
“Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara,” ucapnya.
“Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscekbenar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu,” kata SBY.
Selanjutnya dikatakan SBY, unjuk rasa merupakan suatu hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun Ia menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut harus berjalan tertib, damai, dan tidak merusak.
“Saya simak banyak seruan yang mengatakan boleh unjuk rasa, tetapi jangan anarkistis. Saya setuju bukan hanya 100 persen, tetapi 300 persen. Itu seruan Demokrat dan juga SBY,” katanya.
Menurutnya, unjuk rasa memang harus damai. Karena, unjuk rasa yang berlangsung destruktif akan menghancurkan tatanan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik dan semua hal yang telah terbangun akan sia-sia.
“Setiap orang punya paham politik dan itu dijamin konstitusi. Selama unjuk rasa berlangsung damai dan tidak merusak, unjuk rasa bukan kejahatan politik,” katanya.
Seperti diketahui, sebelum melakukan jumpa pers hari ini, SBY telah melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (1/11) kemarin.