Langkah KPK menempatkan satgas nya di Kementerian Pertanian merupakah langkah strategis dalam kerangka pemberantasan korupsi. Hal ini merupakan upaya penguatan peran KPK dalam upaya pengawasan, pencegahan, dan penindakan kejahatan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian. Jones Batara Manurung selaku Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia (RTI) menyampaikan dukungan terhadap langkah KPK tersebut dalam siaran pers Sabtu 13 Februari 2016 di Jakarta.
Jones menyatakan bahwa langkah KPK tersebut merupakan cerminan internal KPK yang kompak dan kuat serta mendapat dukungan dari masyarakat luas. Hal ini juga merupakan langkah berani Menteri Pertanian untuk membuka akses bagi KPK dalam upaya pengawasan, pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi di lingkungan kementerian pertanian.
“Kementerian pertanian merupakan salah satu dari 10 kementerian/lembaga yang mendapat porsi besar dari dana APBN 2016 sehingga memang sangat penting untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut dari mafia anggaran atau mafia proyek di kementerian pertanian”.
“KPK juga harus segera menempatkan satgasnya di kementerian lain, terutama 9 kementerian/lembaga lain yang masuk 10 besar penerima alokasi APBN 2016, yakni kementerian PUPR, Pertahanan, Polri, Kesehatan, Agama Pendidikan dan kebudayaan, Perhubungan, Riset dan Teknologi, Keuangan” ujar Jones.
“Kita berharap satgas KPK tersebut dapat bekerja cermat, cerdik, dan cepat. Satgas KPK itu harus menjadi kekuatan pemukul bagi kejahatan korupsi. Hal ini penting digarisbawahi karena kejahatan korupsi juga terorganisir rapi, sehingga cara kerja satgas KPK juga harus melebihi para penjahat itu”, tambah Jones.
Jones yang juga Sekretaris Jenderal Duta Jokowi juga menyampaikan bahwa “adanya satgas KPK ini merupakan indikasi bahwa pucuk pimpinan nasional, yakni Presiden Jokowi, memiliki visi yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Kalau Presidennya yang lain, belum tentu ada satgas KPK di kementerian” tutup Jones