Sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Kabupaten Nunukan tak bisa dianggap sebelah mata keberadaannya. Dan untuk mewujudkan wilayah tapal batas yang mumpuni di segala bidang, tentunya harus diimbangi dengan SDM (sumber daya manusia) yang tangguh. Namun bagaimana akan tercipta generasi yang handal apabila sarana pendidikan masih memprihatinkan.
Hal itulah yang diucapkan oleh Bupati Nunukan, Asmin Laura di sela-sela kunjungan kerjanya di wilayah 3 yang terdiri dari 6 Kecamatan, atau wilayah yang ahir-ahir ini gencar menuntut untuk pembentukan DOB (daerah otonomi baru) Kabudaya Perbatasan tersebut. Laura menyatakan keprihatinan sekaligus menegaskan bahwa sebenarnya perencanaan untuk pendidikan terutama di wilayah pedalaman sudah terprogram namun pihaknya masih belum dapat berbuat banyak karena minimnya anggaran pendidikan dari pusat untuk daerah Nunukan.
“Kita akan terus mengupayakan agar generasi muda di Kabupaten Nunukan ini benar-benar dapat menikmati sarana pendidikan yang layak. Apalagi untuk wilayah seperti Lumbis dan Lumbis Ogong, itu masih jauh dari standar untuk sarana pendidikanya maupun jumlah personil pengajarnya,” ucap Laura, Kamis (9/2/2017)
Untuk itu Laura sangat berharap agar pemerintah pusat dapat menambah anggaran khususnya dalam bidang Pendidikan untuk Kabupaten Nunukan yang notabene sebagai garda terdepan wilayah NKRI . Disamping sebagai aktualisasi pemerataan pendidikan, juga sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap program-program Nawacita Jokowi.
“Intinya ini terletak pada anggaran. Kita sudah berusaha memaksimalkan setiap anggaran untuk sektor-sektor tertentu khususnya pendidikan. Kami berharap kedepan Pemerintah Pusat dapat lebih menitik beratkan konsentrasinya terutama dalam insfratruktur dan pendidikan pada wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Lumbis dan Lumbis Ogong ini,” pungkasnya.
Dari pantauan indeksberita.com, setidaknya ada 2 wilayah yang sarana pendidikanya masih sangat minim. Seperti di SDN 008 Beringin Kec. Lumbis, bangunan sekolah tersebut terlihat sangat rapuh dan lantai yang bangunan yang lapuk bukan saja menghilangkan kenyamanan proses belajar mengajar, juga mengancam keamanan penggunanya.
Kondisi tak kalah miris juga terjadi di Kecamatan yang sama tepatnya di Desa Tanjung Hulu. Anak-anak yang seharusnya mempunyai tempat pendidikan yang layak, justru harus meminjam BPU (Balai Pertemuan Umum) saat menimba ilmu, dengan konsekwensi mereka harus menghentikan proses belajar mengajar apabila banguanan tersebut hendak dipergunakan oleh masyarakat untuk acara-acara tertentu yang kadang berlangsung 2-4 hari.
Terpisah, aktivis Perbatasan, Said Fahrul Assegaf juga sangat memprihatinkan dengan kondisi anak-anak perbatasan terutama di Lumbis dan Lumbis Ogong. Ia mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat jeli dengan permasalahan yang ada di perbatasan terutama dalam hal pendidikan.
“Perbatasan ini kan wajah Indonesia. Bagsa lain akan melihat kwalitas sebuah negara dilihat bagaimana garda depanya. Kalau anak-anak di Perbatasan saja fasilitas pendidikanya kayak gini,ya jangan salahkan jika negara lain memandang remeh negara kita,” ucap anggota Relawan Indonesia Mengajar tersebut