Apakah model pengelolaan Blok Masela melalui floating LNG maupun Onshore sudah seharusnya cepat diputuskan pemerintah. Karena penetapan itu merupakan tahap awal dari sekian tahap lain yang harus dilakukan, dengan persoalan-persoalan lain pula.
Waktu yang tersita untuk berwacana telah menunda pendapatan yang potensial diterima dari pengelolaannya. Lagipula, perdebatan ini pernah terjadi sebelumnya, tepatnya pada 8 tahun lalu sebelum pada November 2010 diputuskan oleh pemerintah waktu itu.
Perdebatan yang saat ini muncul lagi, pada awalnya menarik terutama karena menyinggung tentang rentetan berikutnya (multiplier effect) ekonomi yang diharapkan dari setiap model tersebut. Saat bicara multiplier effect, efisiensi menjadi bukan segala-galanya (kecuali jika perbedaan biayanya terlalu tinggi), karena akan tertutup oleh pergerakan ekonomi di sektor lainnya. Ini akan menarik dan penting diikuti oleh publik.
Tetapi perdebetan itu kemudian kembali ke perdebatan mendasar tentang hitung-hitungan biaya, tapi konyolnya dengan data yang berbeda. Bukankah memperbandingkan biaya antara onshore di Blok Masela harus dengan Blok Masela juga, bukan dengan wilayah lain. Mengingat setiap wilayah mempunyai variabel yang berbeda. Dan akhirnya menjadi mbulet, sehingga hal menarik tentang rentetan dampak ekonominya menjadi hilang.
Jika ingin mengkritisi tentang angka tersebut (menyangkut efisiensi) harusnya beranjak dari struktur biaya yang ada di dokumen diatas. Dari dokumen di atas tampak berapa biaya investasi dalam bentuk barang modal (capex), berapa biaya operasionalnya (opex), serta sub-sub biaya dalam setiap bagian pengerjaan di Blok Masela yang terakhir dan sudah diputuskan pada tahun 2010.
Persoalan Lain Blok Masela
Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, model pengolahan itu baru langkah awal yang harus diselesaikan/diputuskan. Selanjutnya diputuskan dimana lokasi SLB (Shore Logistic Base) atau dok logistik-nya akan dibangun untuk setiap model.
Wilayah Blok Masela ada di kepulauan Tanimbar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Dua pulau yang terdekat dengan ladang gas Blok Masela adalah Pulau Selaru dan Pulau Yamdena. Pilihan untuk membangun dok logistik ada di dua pulau tersebut.
Dok logistik akan menjadi semacam “pangkalan pendukung” kegiatan drilling dan kondensasi di lepas pantai. Bahkan jika pilihannya onshore, bukan hanya dock logistic yang dibutuhkan, juga perlu semacam “pabrik pengolahan” di darat/pantai untuk proses kondensasinya (proses mengubah gas menjadi LNG). Otomatis lahan yang dibutuhkan lebih luas lagi. Persoalan yang akan muncul dalam tahap ini adalah pembebasan lahan.
Kebetulan, lahan strategis untuk membangun dok logistik di Pulau Yamdena adalah milik sah warga setempat. Sedangkan lahan potensial di Pulau Selaru, menurut sumber kami, lahan sudah dikuasai oleh sebuah perusahaan milik investor dari Jakarta dan Surabaya, yang bernama PT EDBS.
(Baca: http://www.indeksberita.com/kenapa-kalau-orang-jakarta-disebut-investor-sedangkan-kami-disebut-spekulan/ )
Perbandingannya, Pulau Yamdena lebih luas dibanding Pulau Selaru. Selain itu, penduduk Yamdena juga lebih padat (sekitar 40 ribu jiwa). Jumlah ini hampir 6 kali dari penduduk Pulau Selaru yang hanya sekitar 7 ribu jiwa. Dengan demikian, dampak rentetan ekonomi tentu akan lebih terasa di Pulau Yamdena.
Namun, dimanapun pilihan tempat pembangunan dok logistik yang akan ditentukan pemerintah, persoalan yang akan muncul dan harus diselesaikan hati-hati adalah pembebasan lahannya. Dalam prosesnya, kita tentu tidak mengharapkan ada pihak yang dirugikan, baik pemerintah, investor, dan terutama penduduk lokal. Jangan sampai atas nama kepentingan umum, kepentingan masyarakat/individu boleh dirugikan.
Untuk itu, proses dialog dan negosiasi yang seimbang dan adil harus terus diupayakan. Ini jauh lebih berharga dibanding sekedar perdebatan offshore atau onshore yang konon sarat dengan kepentingan tertentu. Ayo presiden segera putuskan dengan segera dan adil. Kami akan mengawal proses berikutnya, terutama agar proyek Blok Masela tersebut membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan warga Maluku pada khususnya. Jangan seperti “enclave” proyek serupa di tempat lain di Indonesia.