Rabu, 29 Juni 22

Rokhmin Damhuri Kritik Menteri Susi

Bogor – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Rokhmin Damhuri menilai Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti saat ini terlalu fokus pada penegakan hukum dibanding menyejahterakan nelayan. Akibatnya, taraf hidup nelayan di banyak tempat masih belum bisa lepas dari jerat kemiskinan.

“Seharusnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih menitikaberatkan bagiamana meningkatkan kesejahteraan belayan dibanding penegakan hukum. Saat ini, yang ada hanya dar der dor (red. penenggelaman kapal asing) ketimbang memikirkan nasib nelayan,” kritiknya saat diwawancarai indeksberita.com ketika buka puasa bersama ICMI Kota Bogor, di rumahnya, Jalan Brawijaya, Vila Indah Pajajaran, Rabu (15/6/2016).

Politisi yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi kemaritiman dan agraria ini melanjutkan, selain penegakan hukum, semestinya Susi lebih memprioritaskan bagaimana meningkatkan taraf kesehateraan nelayan.

“Nah, kalau fokus pada pencegahan ilegal fishing, sangat tidak mungkin. Karena, laut kita luas, dan aparat pun ada keterbatasan. Yang jadi masalah saat ini, 75 persen adalah masalah ekonomi nelayan, yakni perlu disejahterakan nelayan,” ujarya.

Dari 680 ribu kapal ikan yang Indonesia miliki, lanjutnya, kapal yang berbobot diatas 30 ton atau bisa jangkau lautan hanya 0.6 persen atau lebih kurang 2500 kapal. Jadi, menurut Rokhmin, adanya pencurian ikan itu sebenarnya tidak banyak dilakukan nelayan kita.

Jika Susi masih terus mengedepankan penegakan hukum, Rokhmin mengkhawatirkan perbaikan kesejahterakan nelayan hanya akan jalan di tempat.

“Sejauh ini, taraf hidup nelayan tidak ada kemajuan. Hanya terdengar heboh (red.memburu pencuri kapal asing), tapi masalah ekonomi nelayan yang belum ada jalan keluarnya jalan terus. Jika dibandingkan tahun 2014 dan 2015, hanya 3 bulan terjadi peningkatan perbaikan terhadap kesejahteraan nelayan. Itu data yang saya ketahui dari BPS,” ucapnya.

Menteri Kabinet Gotong Royong di era Presiden Megawati Soekaroputri ini juga menyesalkan kebijakan pelarangan pengambilan ikan dengan pukat harimau.

Akibatnya, lanjut Rokhmin, nelayan kita pada menganggur. Kalau pun ada yang melaut harus menyogok aparat.

Seharusnya, sebelum dibuat larangan, diberikan alternatifnya dulu agar ada perbaikan ekonomi nelayan.

“Menurut saya, perlu ada 100 kapal modern untuk nelayan kita. Dan, saat melaut, diiringi dengan kapal pengawasan, seperti yang dilakukan di Cina. Teknologi dan manajemen penangkapan ikan yang aramah lingkungan, seharusnya hal itu lebih diperhatikan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini,” tuturnya.

Namun, lepas dari kritik yang dilontarkan pada Susi Pudjiastuti, Rokhmin juga memuji keberaniannya menenggelamkan kapal asing.

“Pertengahan Maret 2015 lalu, awal menjabat, saya pernah diundang Bu Susi untuk dimintai masukan membahas masalah kelautan dan solusinya. Tapi, belakangan ini tidak lagi. Saya puji keberanian Bu Susi menenggelamkan kapal. Sebelumnya, saya juga lakukan hal itu semasa menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden ke-4, Megawati. Saat itu, kita tandem dengan KSAL Bernard Sondakh,” tuturnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait