Pemerintah Republik Indonesia melayangkan nota protes kepada Inggris atas pemberian Freedom of the City Award untuk Benny Wenda. Alasanya, bagi Pemerintah Indonesia, Benny adalah salah satu tokoh dibalik gerakan spararatis Papua Merdeka.
Dalam keteranganya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menyatakan pemberian penghargaan itu keliru. Menurut pemerintah Benny adalah tokoh separatis dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia.
KBRI London menyayangkan pemberian penghargaan itu yang dianggap malah memberikan legitimasi kepada Benny Wenda dan kelompok separatis untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata. Yang menjadi korban adalah warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Pemerintah menyatakan pemberian penghargaan kepada Benny memperlihatkan Dewan Kota Oxford tidak memahami sepak terjang Benny dan kelompok separatis.
Pemerintah RI menyatakan sikap Dewan Kota Oxford justru melukai perasaan rakyat Indonesia, setelah mereka mendukung gerakan Papua Merdeka dan memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada 2013 lalu.
Sementara itu,Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan pemberian penghargaan ini tidak diberikan secara tiba-tiba. Dia menuturkan pemerintah sudah mengetahui rencana pemberian penghargaan kepada Benny sejak tahun lalu.
” Menlu Retno Marsudi juga telah menyampaikan keberatan tersebut langsung kepada Menlu Inggris saat pertemuan bilateral di London pada Juni lalu,” ujarnya.
mengatakan pemerintah Indonesia juga memiliki bukti-bukti bahwa Benny terlibat dalam sejumlah tindakan kriminal salah satunya kerusuhan di Papua yang menyebabkan anggota polisi tewas pada 2002 lalu. Dia juga mengatakan Benny terlibat pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, pada Desember lalu.
“Dia (Benny) bertanggung jawab atas perjuangan politik dan gerakan separatisme bersenjata di Papua. Seharusnya rekam jejak dia menjadi bahan rujukan pemerintah Kota Oxford sebelum memberi penghargaan itu,” kata Teuku.
Ia juga menuturkan pemberian penghargaan ini menunjukkan “ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yg sebenarnya, termasuk pembangunan dan kemajuannya.
“Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Pemerintah Oxford tidak memiliki pemahanan utuh sebelum memberikan penghargaan prestisius itu kepada “seseorang yang bertanggung jawab atas kekerasan dan gerakan separatisme bersenjata di Papua.” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Oxford memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny pada Rabu (17/7/2019). Lord Mayor of Oxford, Craig Simmons mengatakan Benny layak mendapat penghargaan itu karena telah “berkontribusi begitu banyak baik secara lokal maupun di panggung internasional.”
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.