Kamis, 1 Desember 22

Resolusi Parlemen UE, GAPKI : Tahun 2016 Sawit Menyumbang Devisa USD 18,1 milyar

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang melarang penggunaan produk-produk berbasis sawit dari Indonesia, dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. Resolusi itu mereka keluarkan karena menganggap perkebunan sawit di Indonesia, masih menciptakan deforestasi, korupsi, pekerja anak, juga pelanggaran HAM. Hal tersebut harus ditangani pemerintah mengingat dari data GAPKI, Tahun 2016 Sawit  menyumbang devisa utama bagi pemerintah.

Tentu saja pemerintah memprotes resolusi Parlemen Eropa tersebut, mengingat industri Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor penting bagi devisa negara. Menurut data Gabungan Kelapa sawit Indonesia (GAPKI), industri kelapa sawit telah menyumbang devisa USD 18,1 milyar.

“Sepanjang 2016 sawit menyumbang devisa sebesar 18,1 milyar dolar AS. Dan negara-negara Uni Eropa termasuk salah satu pasar utama sawit kita, selain Cina dan Amerika Serikat,” ujar direktur eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan di Jakarta (20/4/2017).

Menurutnya, GAPKI melihat ada 6 isue internasional yang berkaitan dengan sawit yang harus diperhatikan pula oleh pelaku industri sawit dan juga pemerintah.

“Sawit dianggap sebagai penyebab utama deforestasi terutama oleh Uni Eropa. Selain itu  Dan standar REDD (pengurangan emsisi dari deforestasi dan degradasi hutan), standarnya semakin tinggi,” ujar Fadhil dalam release yang dikeluarkan GAPKI.

Pemerintah sendiri sudah memprotes Resolusi Uni Eropa tersebut. Menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai standar internasional seperti ISPO.

“Ini akan mengganggu perjanjian kita dengan UE, karena menerapkan prinsip dagang yang tidak sehat, karena hanya ingin produk minyak nabati dalam negerinya saja yang bisa diperdagangkan.Apa bedanya dengan vegetable oil di Eropa? Itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah enggak ada double standard di sana..?” ujarnya di Jakarta.

Menteri Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah sudah melakuka protes resmi baik lisan maupun tertulis. “Kita berkeberatan dengan resolusi itu. Dan kita sudah menerapkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” ujarnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait