Resisten terhadap ForBALI, Hendardi: Warga Bali Kini Tahu untuk Siapa Pemimpinnya Bekerja

Ketua Setara Institute Hendardi menilai, gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali, khususnya yang tergabung dalam ForBALI adalah bagian dan cara rakyat menolak kebijakan yang tidak memberikan dampak bagi rakyat, bahkan justru berpotensi membahayakan lingkungan hidup dan dampak sosial ikutan.

Namun, Hendardi menyayangkan bahwa pegiat dan pendukung ForBALI, yang sudah lebih kurang 4 tahun menolak reklamasi, saat ini menghadapi berbagai tuduhan yang dihembuskan oleh sejumlah masyarakat, anggota DPRD Bali, dan juga Gubernur Bali itu sendiri.

“Dalam rencana reklamasi, resistensi para pejabat Bali pada ForBALI lebih menunjukkan ketundukkan para penyelenggara pemerintah daerah pada kehendak pengusaha yang ekspansif mengeksploitasi Bali,” kata Hendardi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Hal tersebut, sambungnya, nampak dengan kasus pelaporan I Wayan Suardana (Gendo) atas tuduhan penyebaran kebencian atas dasar ras dan tuduhan penghinaan bendera Merah Putih pada aksi 25 Agustus 2016 lalu terhadap pendukung ForBALI.

Tuduhan itu, menurutnya, merupakan cara-cara primitif dan tidak rasional yang ditujukan untuk membungkam aktivisme warga sipil.

“Para pejabat daerah yang seharusnya menjadi katalisator yang netral dalam isu reklamasi justru lebih memilih berhadapan dengan warganya sendiri, termasuk menggunakan berbagai cara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hendardi meminta Polda Bali sebagai institusi penegak hukum melihat persoalan hukum yang lahir dari gerakan penolakan reklamasi ini dengan jernih.

“Polda Bali harus menjadi penengah yang adil, tidak terbawa arus pro dan kontra, tetapi melihat detail motivasi dari pelaporan atas Gendo dan tuduhan merendahkan bendera Merah Putih, yang bisa jadi akan berujung pada pelaporan terhadap polisi,” katanya.

“Warga Bali telah memperoleh gambaran utuh tentang sosok Gubernur dan salah satu wakil rakyatnya. Kepada siapa sebenarnya mereka bekerja,” pungkasnya.