Minggu, 14 Agustus 22

Reshuffle Kabinet Jilid III Perjudian Politik Jokowi

Isu perombakan atau reshuffle pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus. Wacana reshuffle kabinet ini dinilai perlu oleh loyalis Jokowi sekaligus Direktur 98 Center, Sayed Zunaedi Rizaldi. Sayed mengibaratkan reshuffle kabinet jilid III ini merupakan perjudian politik  karena menetukan nasib Presiden Jokowi hinggal 2019 mendatang.

Sayed menjelaskan, reshuffle kabinet kali ini merupakan momentum untuk Jokowi selaku Presiden memperbaiki kinerja kabinet terutama dibidang ekonomi yang selama ini diisi oleh ekonom liberal. “Kalau benar reshuffel kabinet itu terjadii dan itu hak kewenangan dari presiden jokowi, tidak boleh gambling dalam mengambil kebijakan ini. kususnya tim ekonomi kabinet , saya mendengar menko ekonomi mau diganti,  tim ekonomi jangan sampai diisi orang-orang neolib,” ujar aktifis 98 yang akrab disapa Pak Ci ini di Jakarta (28/6/2017)

Kusus dalam bidang ekonimi Sayed menyarakan agar Jokowi kembali mempertimbangkan nama Rizal Ramli untuk kembali dilibatkan dalam kabinet.

“Bukan masalah dan bukan hal tabu jika memang dibutuhkan sekelas Doktor Rizal Ramli dipanggil lagi untuk mengisi kabinet, Rizal ini selaim punya kompetensi di bidang ekonomi tapi menguntungkan secara politis,” ungkap Sayed.

Sayed sendiri cukup berharap pemerintahan Jokowi memberikan ruang kepada Aktifis 98 dalam reshuffle kabinet yang akan dilakukannya. Hal itu, imbuh Sayed, untuk mempertegas posisi Jokowi sebagai satu-satunya Presiden yang merupakan anak kandung Reformasi.

“Transisi demokrasi sudah 18 tahun berjalan dan kita belum nemukan titik kuncinya masa transisi terus , kita berharap presiden memahami hal ini. saya ingatkan presiden jokowi lahir dari sebuah proses demokrasi luar biasa dan jokowi merupakan satu-satunya presiden anak kandung reformasi sebab dia tidak pernah terlibat dalam persoalan orde baru,” ucap Sayed.

Sayed menegaskan salah satu pesan reformasi adalah tidak melahirkan pemimpin-peminpin yang terlibat dosa masa lalu. reshufle kabinet dibutuhkan untuk saat ini sebab demi keberlangsungan agenda perubahan demi terciptanya nawa cita.

“Banyak kawan-kawan 98 yang punya kompetensi untuk mengisi kabinet, akan tetapi dalam catatan saya tidak pernah paska reformasi aktifis 98 masuk kabinet padahal ini penting supaya mempertegas posisi jokowi agenda perubahan sesuai Nawacita presiden,” terang Sayed.

Reshuffle Kabinet dan Pemberantasan Korupsi

Sayed menilai pemerintahan jokowi dalam hal pemberantasan korupsi belum terlalu menonjol lantaran masih tidak jelasnya proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi kakap seperti E-KTP maupin Century. “Pemberantasan korupsi di era Jokowi masih datar-datar air buktinya kasus sekelas E-KTP, BLBI, Century ataupun Hambalang tidak tersentuh sama sekali. Misalkan pada kasus hambalang penyidikannya mandek bahkan nama putra mahkota presiden yang santer disebutkan terlibat dalam kasus itu seolah-olah saat ini tak tersentuh sama sekali,” ujar Pak Cik.

Sayed juga menyinggibg soal hambanya proses hukum terhadap kasus E KTP yang lebitkan ketua lembaga tinggi negara.  “Itu bagaimana soal E-KTP saat ini Setya Novanto status hukumnya juga belum jelas seperti apa, ini perlu diluruskan ada apa ?,” tegas Sayed.

Terkat hal ini, Sayed menjelaskan bahwa reshuffle kabinet yang akan dilakukan juga harus mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Sebab, sambung Sayed, ada beberapa menteri di kabinet kerja Jokowi yang diduga  melakukan praktik KKN.

“Menteri BUMN, Rini soemarno yang menurut banyak kalangan keberadaannya dikabinet diduga untuk menyelematkan dinasti bisnis keluarganya, sekelas Presiden pasti tau hal ini, tinggal bagaimana ketegasan presiden menyikapinya sebab yang dibutuhkan hari ini adalah orang2 yang mau membangun bangsa bukan memperkaya diri sendiri,” tandasnya.

Sayed juga menyinggung soal prilaku Kemendes yang menurutnya terkesan pro terhada korutor. Dan menurutnya, hal tersebut dipertontokan olen Kemendes secara terbuka.

“Kemendes harus diganti masa iya dirjen yang ditangkap dipuji2 , itu orang kena OTT ketangkep telek, pantes nggak dipuji-puji. Atau jangan-jangan dirjen ini mengorbankan diri demi melindungi menterinya?” cetus Sayed.

Jokowi dan Para Sengkuni

Sayed kembali mengingatkan agar Jokowi jangan sampai kembali terperangkap oleh orang – orang disekelilingnya yang selama ini menurutnya tidak memberikan informasi yang benar terkait kondisi sosial masyarakat.

“Disekeliling Jokowi ini banyak sekuninya mereka memberi informasi ke jokowi sering salah hanya bermodal data sekunder. Jangan-jangan membuat laporan asal bapak senang yang penting aman. coba bayangkan sekelas petinggi militer, kita nggak perlu sebut namanya, sering berkampanye bak ketua partai politik. Dia harusnya netral kalo memang mau kampanye tinggal mundur aja dan masuk ke pertai politik nggak ada perkara jangan abu-abu,” keluh Sayed.

Lebih jauh, Aktifis 98 ini mengingatkan agar Jokowi juga mewaspadai kinerja kominfo yang menurutnya hanya seperti pemedam kebakaran.

“Di era informasi saat ini arus informasi ini menentukan citra pemerintahan Jokowi, kita melihat menkominfo seperti tak punya solusi hoax dipilkada DKI sampai saat ini masih merajalel malahan cyber polri yang lebih banyak mengambil peranan menangani persoalan ini, saya curiga dengan posisi mentri satu ini semoga pak Jokowi peka,” ungkap Sayed.

Lebih jauh Sayed memaparkan bahwa ulah para sengkuni dilingkaran Jokowi sebenarnya bisa dibaca secara kasat mata. Hal itu, ujar Sayed, terlihat dari gencarnya penggembosan terhadap mentri-mentri kabinet yang punya prestasi kerja.

“Mentri yang bagus kaya Bu Susi masa iya diobok-obok juga dan ternyata yang mengobok-obok orang dalam sendiri. Ini kan lucu, dari seluruh mentri dikabinet kali saya boleh kasih nilai Bu Susi itu kinerjanya masuk tiga besar paling bagus. Sama kayak Jonan kedua orang ini perlu diapresiasi sebab Susi dan Jonan ini tulus dan mau bekerja,” imbuhnya.

Jokowi dan GNPF MUI 

Terkait peretemuan anatara Jokowi dan GNPF MUI, Sayed menuturkan dirinya menganggap bahwa langkah tersebut merupakan bentuk dari ketauladanan dari seorang Presiden yang mengerti nilai nilai agama dan kebangsaan.

“Pertemuan antara GNPF dan Presiden ini mengingatkan saya pada sejarah peretemuan antara Hamka dan Soekarno. Dua tokoh nasional ini pernah memberikan contoh baik soal nilai kebangsaan yang harus tetap dijaga, mengajarkan masyarakat bagaimana menjalin kehidupan berbangsa dan sebagai seorang manusia. Jadi tidak perlu ditafsirkan macam-macam. jangan sampai nilai-nilai kebangsaan dibenturkan dengan nilai-nilai kagamaan seperti yang kita alami sekrang nilai agama dan kebangsaan ini selaras membela tanah air ini jihad,” tegas Sayed.

Sayed mengatakan bahwa sekelompok orang yang berpendapat miring terkait pertemuan antara Presiden dan GNPF MUI merupakan orang yang doyan membenturkan nilai kebangsaan dan agama.

“Mereka yang menafsirkan macam-macam terkait pertemuan GNPF dan Presiden ini orang yang ngk mau bangsa ini berjalan dengan tentram dan damai. Mereka ini para pengadu domba yang doyan mencari keuntungan dikisruh politik,” ungkap Sayed.

Sayed optimis jika situasi politik Indonesia berjalan sejuk tidak Menutup kemungkinan Indonesia menjadi negara super power. “Kalau negara aman damai kita bisa melanjutkan pembangunan dan kita bisa menjadi negara kuat (super Power) dan kalo negara kacau kapan kita bisa membangunnya,” pungkas Aktifis 98 ini.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait