Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah melakukan Reshuffle Jilid II terhadap kabinet kerja, namun, hal ini masih menjadi polemik di publik, pasalnya beberapa menteri yang di reshuffle memiliki performa baik dalam mengelola kementerian, dan sebaliknya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Reshuffle Jilid II terhadap kabinet kerja Presiden Jokowi jika ditelaah dalam politik, bisa disebut politik kartel.
“Sudah tidak ada batas ideologi, yang jadi kepentingan mereka hidup bersama dalam sistem pemerintahan,” kata Adi saat diskusi ‘Reshuffle Kabinet Jilid II Untuk Siapa?’ yang digelar oleh Ikatan Jurnalis UIN Jakarta di Pondok Cabe, Tanggerang, Sabtu (6/8).
Menurut Adi, perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, selain memperbaiki kinerja, juga akomodasi politik yang dulu berada di kubu Calon Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini pergantian karena Jokowi main aman dengan mewadahi Golkar dan PAN. Problemnya adalah Jokowi mengorbankan kalangan profesional, Saleh, Anis dan lainnya,” ujar Adi.
Selain itu, sambung Adi, jika ditracking terkait menteri-menteri yang terkena reshuffle mayoritas tidak ada yang buruk, bahkan mayoritas mereka berani membackup Presiden Jokowi. Namun terganti karena tidak memiliki kekuatan politik.
“Padahal ada beberapa menteri yang biasa saja, tapi tidak diganti karena milik kekuatan politik,” tambahnya.
Perombakan kabinet kerja, kata Adi, mengakibatkan hilangnya oposisi selain Partai Gerindra. Dan untuk kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, nantinya tidak akan ada hambatan politik.
“Maka, yang harus kita tunggu adalah bagaimana Nawacita itu dibuktikan,” pungkas Adi.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.