BOGOR – Selama tiga hari, terhitung dari Selasa – Rabu (3-5/5/2016), Kantor DPRD Kota Bogor kembali terlihat sepi. Pasalnya, 45 anggota DPRD Kota Bogor tengah melakukan kegiatan reses. Informasi yang dihimpun indeksberita.com, total dana reses 45 anggota DPRD senilai Rp731.25 juta. Untuk setahun reses dikucurkan dana sebesar Rp2,19 miliar. Masing-masing anggota dewan dianggarkan dana reses sebesar Rp16,25 juta.
Ketua Komisi D, DPRD Kota Bogor, Dodi Setiawan mengatakan, reses ini merupakan momentum silaturahmi bersama masyarakat di Dapil Bogor Utara dengan dihadiri warga masyarakat 350 orang.
“Jangan lihat besaran nilainya Rp16.25 juta. Tapi kegiatannya dong. Dalam masa reses ini, saya sudah bertemu masyarakat dan mengeluarkan anggaran. Bahkan, dana yang saya keluarkan juga harus nombok. Saya pikir, kawan-kawan dewan lainnya juga pasti begitu,” tutur Dodi saat diwawancarai media online, Rabu (4/5/2016).
Masih menurut politisi Fraksi Demokrat, penggunaan anggaran tersebut nantinya wajib dilaporkan pertanggungjawabannya dengan dokumentasi foto dan tandatangan warga.
“Pengeluaran saya lebih dari nilai anggaran yang diberikan (red. anggaran reses per dewan Rp16.25 juta). Sebab, saat bertemu masyarakat kita harus memberikan makan, kue, rokok juga uang saku. Ketentuan yang sudah disepakati, per dewan wajib bertemu 325 orang untuk jaring aspirasi,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Sumiati membenarkan nilai anggaran reses sebesar Rp16.25 juta yang diterima tiap dewan.
“Hari ini terhitung hari kedua, masa reses sendiri baru besok usai. Kalau saya setiap hari walau tidak reses juga turun kelapangan bertemu masyarakat. Seperti melakukan pendampingan warga sakit hingga masalah pendidikan atau jaring aspirasi,” ucap politisi Fraksi Hanura melalui telepon.
Pada bagian lain, anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi menyampaikan, masa reses dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi langsung kepada konstituen.
“Dana reses satu anggota dewan itu untuk memenuhi sejumlah 325 warga. Kegiatan ini juga laporannya dibuktikan dengan dokumentasi, tandatangan warga, kuitansi pembelian makanan,” urainya. (eko)