Rabu, 29 Juni 22

Relawan Jokowi Usulkan Gubernur Tengku Erry Staf Khusus Presiden

Relawan Jokowi dari kelompok Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Sumatera Utara mengusulkan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menjadi Staf Khusus Presiden. Erry yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur dinilai relawan mampu membantu tugas presiden terutama bidang sosial dan penanganan bencana.

Ketua Relawan Almisbat Sumut Sahat Simatupang mengatakan, Presiden Joko Widodo dimungkinkan menambah staf khusus sampai berjumlah 10 orang sesuai ketentuan dan kompetensi. Sahat menilai selama menjadi Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai hingga menjadi Gubernur Sumut,Tengku Erry memberi perhatian pada hal-hal sosial, memotivasi solidaritas dan kepedulian sosial termasuk menggerakkan Karang Taruna yang berada ditengah-tengah masyarakat sosial yang majemuk.

“Saya fikir dia (Tengku Erry) sangat bagus dan bisa jadi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial,” kata Sahat kepada media usai menyaksikan pelantikan Kepala Staf Presiden Moeldoko, Rabu 17 Januari 2018.

Pertimbangan lainnya, ujar Sahat, Presiden perlu staf khusus mantan kepala daerah yang berpengalaman menangani masalah sosial. Sebab Staf Khusus Presiden Bidang Sosial saat ini Diaz Hendropriyono akan lebih terbantu jika didukung mantan kepala daerah. Pertimbangan penting lainnya, kata Sahat, Tengku Erry berasal dari Sumatera.

“Kan Staf Khusus Presiden belum ada yang berasal dari Sumatera. Kalau Pak Lenis Kogoya kan khusus menangani Papua.Dan semua staf khusus dari Pulau Jawa dan Bali,” tutur Sahat.

Sahat mengaku, sudah menyampaikan usulan itu ke beberapa ketua umum relawan Jokowi dan menyampaikannya ke lingkungan Sekretariat Negara. Namun karena Tengku Erry masih sebagai gubernur hingga Juni 2018, maka sepakat memberikan kesempatan kepada Tengku Erry menyelesaikan tugasnya hingga selesai.

“Kami juga mengikuti perkembangan penyebab gagalnya Tengku Erry maju sebagai calon gubernur karena partai pendukungnya Golkar, NasDem, PKB dan PKPI satu per satu menarik dukungan. Kami tegaskan lebih bagus tidak ikut calon gubernur kalau harus membayar mahar dukungan partai miliaran hingga ratusan miliar. Uang mahar partai sebesar itu pasti akan dikembalikan dengan cara korupsi,” ujar Sahat.

Sahat memperkirakan sekitar akhir Juni 2018, atau setelah Pilkada serentak selesai, Presiden Jokowi akan menambah staf khusus untuk menambah percepatan penanganan sosial dan stabilitas sosial menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait