Sejumlah persoalan masih perlu mendapat perhatian dan penanganan serius oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan genap dua tahun memerintah pada 20 Oktober 2016 mendatang.
Jaringan Nasional “Duta Jokowi”, salah satu organ relawan pendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ) lalu, memberi delapan rekomendasi terkait beberapa agenda penting pemerintah saat ini.
Ke-8 rekomendasi dimaksud merupakan rumusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Duta Jokowi bertema “Memetakan dan Menguatkan Gerakan Duta Joko Widodo Dalam Mewujudkan Partisipasi Publik” Wisma Hijau, Depok, 14-16 Oktober 2016.
Pertama, bidang Pendidikan. Bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia pada 2025 harus dilihat sebagai peluang dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil.
Salah satu implementasi Nawacita yang ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dapat dicapai dengan mempersiapkan SDM orang muda yang ahli dan profesional di bidangnya dengan memperhatikan aspek potensi alam dimasing-masing daerah.
“Untuk mewujudkan ini Duta Joko Widodo mengusulkan pada pemerintah untuk segera mendesain ulang bentuk dan pola persebaran pendidikan vokasi,” kata Joanes Joko, Ketua Umum Duta Jokowi, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (17/10/2016).
Kedua, bidang Pedesaan. Menurut Joko, peningkatan jumlah dana desa adalah penting untuk pelaksanaan Nawacita yang ke-3: ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’.
“Namun dalam implementasinya, ketidaksiapan desa mengelola dana desa dalam berbagai aspek telah menimbulkan potensial bias dan dimanfaatkan oknum penyelenggara dan penegak hukum sebagai lapak pungli dan korupsi secara masif dan sistematis,” ujarnya.
Menyikapi kecenderungan ini, Duta Joko Widodo mengusulkan untuk dilakukan peningkatan pengendalian implementasi dana desa.
Ketiga, di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Duta Jokowi mengingatkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah salah satu janji Kampanye Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu.
Duta Jokowi mengusulkan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat bukan sekedar dengan jalan rekonsiliasi, tetapi perlu adanya pengungkapan kebenaran (truth) dengan pengakuan serta permintaan maaf negara dan pelurusan narasi sejarah.
“Hal ini harus dilakukan dengan tujuan mulia agar peristiwa kekerasan serupa tidak terjadi lagi dimasa datang,” tegas Joko.
“Duta Jokowi juga mengusulkan dihentikannya hukuman mati dan diganti dengan hukuman akumulatif kurungan,” tambah Joko.
Keempat, di bidang Reforma Agraria. Seiring terjadinya konflik tanah antar rakyat, antar rakyat dengan swasta, dan rakyat dengan negara yang terjadi di beberapa daerah, perlu segera ditangani dengan serius.
“Untuk itu Duta Jokowi mengusulkan perlunya dilakukan percepatan reforma agraria yang tepat sasaran dan transparansi redistribusi kepada rakyat. Hal ini bisa dilakukan dengan sinergitas antar kementrian terkait, juga dengan membentuk ‘desk’ khusus reforma agraria,” ujarnya.
Kelima, di bidang buruh migran dan perdagangan manusia, Duta Jokowi mengusulkan dilakukan perbaikan tata kelola perlindungan buruh migran melalui reformasi kebijakan dan kelembagaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
Keenam, di bidang hubungan antar keyakinan, persoalan Intoleransi masih menjadi persoalan krusial dalam kehidupan beragama. Berbagai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, penyegelan rumah ibadah, eksekusi terhadap aliran agama dan kepercayaan yang berbeda, pelarangan perayaan hari raya keagamaan serta ekspresi atas keyakinan masih mewarnai terjadi.
“Negara harus hadir memastikan jaminan terhadap kelompok minoritas mendapat hak hak konstitusi. Juga pemulihan hak bagi kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan (Ahmadiyah, Syiah, Gafatar),” kata Joko.
Selain itu, Duta Jokowi mengusulkan segera mencabut Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor VII dan IX tahun 2006 yang menjadi pangkal persoalan intoleransi serta membatalkan segera perda-perda yang tidak sesuai semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ketujuh, bidang perlindungan sosial, permasalan perlindungan sosial menjadi persoalan krusial salah satunya penyebabnya adalah masih sering terjadi tidak tepat sasarannya penerima subsdi dan masih minimnya tingkat pelayanan yang melanggar rasa kemanusiaan.
Untuk itu, Duta Jokowi mengusulkan segera dilakukan pembaharuan data dengan melibatkan partisipatif rakyat agar jaminan sosial tepat sasaran dan perlu dibentuk saluran pelaporan terpadu (Hotline Centre) pengaduan ketidaktepatan pelaksanaan Jaminan Sosial yang responsif dan bertanggung jawab.
Terakhir, di bidang politik, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Jaringan Nasional Duta Jokowi mengambil sikap Tidak memihak salah satu kandidat.
“Kami meyakini bahwa Pilkada 2017 adalah proses melahirkan ‘pelayan” masyarakat yang berdedikasi penuh pada pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang sesuai dengan semangat Nawacita,” katanyw.
“Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami akan membentuk Tim Pemantau Pilakada 2017 agar berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat,” pungkas Joko.
Rapimnas Duta Jokowi dihadiri oleh para koordinator perwakilan dari 22 provinsi di Indonesia dan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Teten Masduki (Kepala Kantor Staf Kepresidenan), Sidarto Danusubroto (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), Wawan Purwadi (Sekretaris Pokja Masyarakat Sipil kemendesa), Sony Subrata (PoliticalWave), dan Suroto HC (Praktisi Gerakan Ekonomi Kerakyatan).