Kamis, 11 Agustus 22

Reklamasi Datang Nelayan Malang

Proyek reklamasi pulau di lepas pantai kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, memang tengah dihentikan sementara. Proses reklamasi dengan aktifitas pembuatan pulau baru di pesisir pantai tidak hanya menyebabkan kerugian sumber daya alam yang besar seperti tercemarnya laut yang menyebabkan rusaknya biota laut namun mata pencaharian dari para nelayan yang selama ini menggantungkan hidup mereka dari kekayaan sumber daya alam di laut juga turut terancam.

Menurut nelayan, limbah yang mencemari Teluk Jakarta memang berpengaruh terhadap jumlah ikan, namun proyek reklamasi, menurutnya, semakin mengurangi ikan di kawasan tersebut. Aktivitas pembuatan pulau membuat perairan disekitar Muara Angke keruh, ikanpun menghilang nelayan gigit jari.

Keluhan juga datang dari Jaya (40) nelayan rajungan yang tinggal  persis di bibir pantai Muara Angke. Menurut Jaya, pemerintah hanya mementingkan keuntungan segi bisnis saja dari adanya proyek reklamasi pantai utara tanpa memperhatikan nasib nelayan tradisional. Menurut Jaya jika pemerintah tidak memperhatikan nasib nelayan tradisional yang ada di Muara Angke maka lambat laun menurutnya nelayan Muara Angke akan hilang. “Ya kalau di sana di uruk di sini di uruk pasir kita mau cari ikan dimana lagi. Di bunuh pelan-pelan itu kan namanya kita. Lama-lama nelayan Muara Angke cuma tinggal cerita,” keluhnya.

Sementara itu menurut Mohamad Taher, Ketua DPW KNTI DKI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) yang ditemui di perkampungan nelayan Cilincing mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta ini cenderung dipaksakan karena tidak memikirkan dampak lingkungan dan nasib nelayan tradisional pesisir.

Taher menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) No 8 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta telah dibahas sejak 1995, saat itu belum ada kementrian Kelautan dan Perikanan yang sekarang sudah menerbitan peraturan mengenai reklamasi yang mana reklamasi ini harus melibatkan masyarakat adat dan berdasarkan undang-undang. “Bu susi aja menegaskan menolak reklamasi kok tiba-tiba izin reklamasi terbit kan aneh,” paparnya.

Taher berharap kalau memang proyek reklamsi ini memang menjadi program unggulan Negara, pemerintah harus memberi solusi kepada nelayan yang tinggal di teluk jakarta agar nelayan pesisir Pantai Utara Jakarta bisa tetap ada seperti memberikan nelayan fasilitas melaut yang lebih baik dan memadai, pemukiman nelayan yang terintegrasi. “Bukannya rusun karena rusun tidak tepat untuk nelayan yang biasa tinggal di bibir pantai,” ungkapnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait