Rabu, 30 November 22

Refleksi 19 Tahun Reformasi : Menapaki Indonesia yang Maju, Berkeadilan, Demokratis dan Bersatu Dalam Kemajemukan

Persis 19 tahun yang lalu, pada tanggal ini, 21 Mei, Indonesia memilih untuk keluar dari sistem otoriterian Orde Baru yang membelenggu selama lebih dari tiga dekade. Pilihan untuk memulai langkah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan dilakukan dengan kesadaran penuh, yakni kehidupan bersama yang lebih baik dalam alam yang demokratis, penghormatan atas kebebasan dan hak asasi manusia, penghargaan atas kemajemukan, dan tentu saja kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik.

Banyak perubahan positif yang terjadi semenjak Indonesia mengikrarkan perubahan atas nama Reformasi, terutama di dalam kehidupan politik bernegara. Pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip checks and balances dapat dilangsungkan, di mana kekuasaan eksekutif bukan lagi sentrum dari seluruh cabang kekuasaan yang mengangkangi cabang kekuasaan lainnya yakni legislatif dan yudikatif, sebagaimana di era Orde Baru. Kebebasan berorganisasi yang menjamin berdirinya partai-partai politik dan organisasi masyarakat adalah wujud kebebasan berpendapat dijunjung tinggi dan hal tersebut selaras dengan cita-cita Reformasi. Juga yang sangat terasa adalah desentralisasi memberi ruang yang luas bagi Pemerintahan Daerah untuk pengelolaan dan pengembangan wilayahnya masing-masing, tanpa harus didikte pemerintah pusat.

Namun, tidak sedikit persoalan yang ikut menyertai berbagai perubahan positif setelah Reformasi. Mengentalnya komunalisme yang diiringi kekerasan dan konflik horizontal skala luas merebak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Maluku, Poso, Sampit, dan berbagai wilayah lain dalam skala yang lebih kecil. Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh – bisa diselesaikan semenjak 2006 – serta Papua, juga mewarnai perjalanan Indonesia pasca Reformasi.

Persoalan besar lain yang mengganduli perjalanan Reformasi adalah kejahatan korupsi yang merajalela. Tidak sedikit para pelaku ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman. Namun, belum terlalu berhasil memberantas penyakit korupsi. Upaya untuk mengurangi tindak kejahatan korupsi terus diupayakan, terutama oleh KPK, kejaksaan dan kepolisian. Meski demikian, secara perlahan kasus korupsi mulai berkurang, dan diharapkan dapat terus menurun di tahun-tahun mendatang.

Persoalan paling terkini adalah memudarnya kehidupan kemajemukan, terutama dalam konteks pemilihan gubernur DKI Jakarta, yang meluas dan merebak ke berbagai wilayah Indonesia. Nilai-nilai Kebhinekaan yang menjadi landasan dasar pemersatu Indonesia mulai tergerus. Bahkan denyutnya masih terasa sampai detik ini. Solidaritas sosial yang menjadi semangat, nilai dan jiwa bangsa Indonesia sedang diguncang dan digoyahkan.

Tugas berat tentu diemban oleh pemerintahan hari ini. Yaitu menjaga dan mengembangkan kemajuan positif yang dicapai, sekaligus membenahi persoalan-persoalan yang masih mendera perjalanan kehidupan berbangsa selepas 19 tahun reformasi. Upaya pembangunan sosial, terutama terhadap wilayah Indonesia Timur, yang nyaris terlupakan selama pemerintahan Orde Baru, dan juga pemerintahan-pemerintahan setelahnya, menjadi skala prioritas yang patut diapresiasi setinggi-tingginya terhadap pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla . Pemerataan pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang selalu dikumandangkan semenjak Orde Baru, baru terasa realisasinya di era pemerintahan hari ini.

Di sisi lain, kerja-kerja merajut kebhinnekaan kita yang mulai koyak juga mulai dikerjakan dengan sangat serius di bawah pemerintahan Joko Widodo. Ancaman terhadap Pancasila dan Kebhinnekaan ditangani dengan serius, yakni membatasi aktivitas organisasi yang ingin mengubah atau menentang Pancasila. Dalam prinsip hak asasi manusia, kebebasan berorganisasi bukanlah bentuk non-derogable rights (hak-hak yang tidak dapat dibatasi oleh keadaan apa pun), melainkan hak yang dimungkinkan untuk dibatasi, sejauh dilakukan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Saya menilai kerja-kerja yang sedang diselenggarakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat inilah adalah yang dicita-citakan semenjak Reformasi. Perjuangan untuk kemajuan Indonesia yang dimotori kalangan Mahasiswa, kaum pemuda dan seluruh lapisan masyarakat pada sembilanbelas tahun lalu sudah seharusnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menunjukkan itu, yang semestinya kita dukung untuk menggapai cita-cita reformasi.

Untuk itu tidak berlebihan kiranya jika kita

1.Mendukung pemerintahan Joko Widodo untuk menjalankan amanat dan cita-cita Reformasi yang sedang sungguh-sungguh dijalankan, terutama dalam pembangunan sosial-ekonomi serta pemerataan keadilan, yang sudah terlalu lama terbengkalai..

2.Mendukung pemerintahan Joko Widodo menganyam kembali kemajemukan Indonesia yang mulai koyak akibat menguatnya sentimen komunalisme dan primordialisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kemajemukan dan demokrasi;

3.Mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan, dan menegakkan prinsip negara hukum (rule of law);

4.Mendukung pemerintahan Joko Widodo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, terutama di lingkup lembaga eksekutif, sebagaimana yang dimandatkan Reformasi.

 

 Opini ini ditulis oleh Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait