BOGOR – Meski waktu pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang semula dibatasi hanya sampai 30 Agustus, dan kini kembali diperpanjang sampai 15 September 2016 mendatang. Namun, siswa keluarga miskin (gakin) banyak yang belum mendapatnya.
Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah SOS Children’s Villages Bogor Raya, Robet Makapuan di kantornya, Ruko No 7 RT 1/RW1, Jalan Kapten Yusuf, Kelurahan Cikaret, Kota Bogor.
“Kami sebagai lembaga sosial internasional yang melakukan pendampingan anak di kota dan Kabupaten Bogor memiliki catatan, di Kota Bogor lebih banyak anak yang belum mendapat KIP. Sementara, siswa gakin dampingan kami mulai dari SD hingga SMA di Kabupaten Bogor malah lebih banyak yang sudah dapat,” ujarnya, Sabtu (10/9/2016).
Sebagai informasi, SOS Children’s Villages Bogor Raya berdiri sejak tahun 2007 dan hingga saat ini memiliki dampingan siswa gakin dampingan diatas 1000 anak di dua daerah tersebut. Sejauh ini, lembaga tersebut setiap bulan memberikan Bantuan Sarana Pendidikan (BSP) jutaan rupiah kepada siswa gakin.
“Dibandingkan siswa gakin Kabupaten Bogor dampingan kami, hampir seluruhnya telah mendapat KIP. Jadi, BSP yang semula diperuntukan mambayar siswa tersebut bisa dialihkan untuk membayar guru yang membantu memberikan kursus tambahan untuk siswa terkait mulai komputer, matematika hingga Bahasa Inggris, secara gratis. Sementara, di Kota Bogor, terdapat 124 siswa yang belum mendapat KIP, dimulai dari SD hingga SMA,” tutur Robet panjang lebar.
Mantan aktivis reforma agraria tersebut menambahkan, saat ini di Kota Bogor pihaknya masih memberikan BSP setiap bulannya.
“Semestinya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor hadir memastikan solusi bagi siswa tidak mampu dengan memberikan KIP. Tapi, faktanya, mendekati batas waktu akhir 15 September mendatang, siswa gakin dampingan kami melaporkan belum mendapat KIP. Ironisnya, kami juga tidak melihat Komisi D, DPRD Kota Bogor yang mengemban peran kontrol, tidak terdengar suara pengawasannya dan setahu kami tidak pernah melakukan sidak ke sekolah maupun ke Disdik Kota Bogor,” sentilnya.
Salah satu anggota Komisi D, DPRD Kota Bogor, Christian dari Dapil Kecamatan Bogor Selatan saat akan dikonfirmasi di gedung dewan, diperoleh jawaban dari rekan kerjanya jarang hadir di kantor wakil rakyat. Saat dikonfirmasi, melalui pesan singkat, ia hanya memberikan jawaban singkat ke media online ini.
“Saya lagi di Batam,” katanya pada hari yang sama.
Sementara, anggota Komisi D, DPRD Kota Bogor, Najamudin mengatakan, pihaknya berjanji akan mengawal siswa gkin mendapatkan KIP di Kota Bogor.
“Kita akui sulit melalukan pengawasan yang belum mendapat KIP. Tapi, kami membuka diri bagi siswa tidak mampu yang belum memperoleh KIP bisa mengadukannya kepada kami di DPRD Kota Bogor. Sebelumnya, ada 3 siswa juga yang sudah mengadukan hal tersebut dan kita (Komisi D, DPRD Kota Bogor) segera tindaklanjuti,” tuntasnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.