Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, mengatakan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk mejadikan kota-kotanya ramah publik terutama terhadap pejalan kaki, pengguna sepeda dan pengguna transportasi publik. Ketiga moda transportasi tersebut dinilai menghasilkan emisi gas rumah kaca yang rendah.
“Hal ini, selain dapat membantu aksi pengendalian perubahan iklim, dapat juga menjadi alternatif olahraga sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi polusi udara dan kemacetan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Rachmat saat menjadi salah satu pembicara kunci pada Konferensi Walk21 di Hong Kong, Kamis (6/10).
Walk21 Hong Kong merupakan konferensi tahunan bagi berbagai pemangku kepentingan terkait transportasi berkelanjutan, terutama opsi untuk berjalan kaki. Tahun ini, 580 peserta hadir dari 38 negara mengikuti konferensi yang diselenggarakan selama 5 hari di Hong Kong Convention and Exhibition Center sejak tanggal 3 hingga 7 Oktober 2016.
Menurut Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim itu, beberapa inisiatif sudah dilakukan oleh pemerintah nasional dan pemerintah kota terkait upaya tersebut. Ia menunjuk contoh misalnya, pemerintah telah mengembangkan program Kota Hijau atau Green City Program.
Salah satu atribut program tersebut adalah Green Transportation dimana infrastruktur jalan kaki, bersepeda, dan penggunaan transportasi publik harus menjadi satu sistem yang terintegrasi.
“Beberapa kota di Indonesia mulai membangun infrastruktur transportasi yang memberi perhatian lebih pada pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang menyebabkan macet, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca tinggi,” kata Rachmat seraya menambahkan, bahwa hal tersebut patut didukung dan kota-kota lain juga sebaiknya segera meniru.
Rachmat juga mengemukakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia, tercantum beberapa program utama untuk membangun infrastruktur transportasi massal yang berkelanjutan di berbagai kota di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa namun juga luar Pulau Jawa. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan pembangunan dan mengurangi tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.
“Program-program pemerintah saat ini memang akan fokus untuk membangun transportasi umum berbasis kereta, tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Namun, Rachmat mengingatkan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk menyukai ketiga transportasi non-motor tersebut,” urainya.