Kamis, 6 Oktober 22

Putusan IPT Soal Peristiwa 1965, Panglima TNI: Tak Usah Dipedulikan

“Presiden pada saat melakukan buka puasa bersama TNI sudah mengatakan tak ada niat sedikitpun untuk meminta maaf,”

Terkait adanya putusan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) yang menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas sepuluh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peristiwa tahun 1965, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan putusan IPT tersebut tidak perlu dipedulikan.

“Kita sudah hidup rukun, damai, orang luar akan bikin ribut lagi, tidak usah diperdulikan,” ujarnya di Bekasi, Sabtu (23/7/2016).

Sikap itu, menurut Gatot, sejalan dengan apa yang telah diungkapkan Presiden yang menegaskan tak berniat meminta maaf pada keluarga korban.

“Presiden pada saat melakukan buka puasa bersama TNI sudah mengatakan tak ada niat sedikitpun untuk meminta maaf,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) juga mengungkapkan hal senada. Menurut dia, pemerintah tak berkewajiban menaati putusan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia di tahun 1965.

“Tidak ada kewajiban pemerintah menaati, karena kita tidak mengenal sistem pengadilan IPT,” ujar Akom di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (22/7).

http://www.indeksberita.com/ketua-dpr-dan-mantan-ketua-mk-kompak-menolak-putusan-pengadilan-rakyat-internasional-kasus-1965/

Putusan IPT menyatakan, terjadi pelanggaran HAM berat dalam wujud 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang yang mencakup pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan hingga genosida pada tahun 1965-1966 terhadap anggota PKI, pendukung Presiden Soekarno, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) beserta keluarganya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait