Kamis, 1 Desember 22

Pungut Uang Proyek Fiktif Rp.180 Juta, Anggota DPRD Kota Bogor Dipidanakan

Tersandung kasus penipuan penjualan proyek fiktif aspirasi rakyat, anggota DPRD Kota Bogor dipidanakan. Anggota DPRD yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Bogor atas laporan dua orang korban MD dan RJ. Informasi yang diperoleh media online ini, tersangka Kosasih dituduh meminta uang proyek diawal dari dua pengusaha.

Belakangan diketahui, proyek tersebut tidak ada dalam APBD Kota Bogor dan diketahui Kosasih membuat list sendiri dan menawarkan kepada pengusaha.    Akhirnya, hingga batas waktu, proyek yang diambil dari dana APBD Kota Bogor tahun 2014 ini tak pernah teralisasi. Sementara, MD telah menyetor Rp70 juta,  sedangkan RJ telah menyetor Rp110 juta ke politisi asal PAN ini.

“Tersangka mengklaim, mendapatkan proyek yang merupakan jatah wakil rakyat. Untuk memuluskan aksinya, tersangka menunjukan daftar sejumlah kegiatan APBD Perubahan tahun 2015 yang belakangan diketahui fiktif,” kata Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Kapolresta Bogor Kota kepada awak media, baru-baru ini.

Saat meminta uang proyek, Kosasih berkerjasama dengan salah satu pejabat pembuat komitmen (PKK) di Kota Bogor. Penetapan Kosasih sebagai tersangka juga dikuatkan keterangan dari 10 orang saksi.

“Agar proyek palsu ini terlihat benar, tersangka bekerjasama dengan PKK. Janji ke korban akan dapat sejumlah proyek, kalau mau setor duluan uang. Tersangka ke korban menjanjikan proyek di DLLAJ, Wasbangkim dan Bina Marga, pemadam kebakaran dan CCTV,” lanjut Ulung.

Proyek fiktif ini terungkap, sambungnya, atas kecurigaan kedua korban saat tersangka mulai menghilang dan sulit ditemui.

“Karena sulit ditemui, kedua korban curiga. Bahkan saat bertemu, tersangka bilang anggaran untuk proyek yang dijanjikan, belum terserap,” ungkapnya.

Politisi PAN saat akan dikonfirmasi melalui telepon genggam, tak diperoleh jawaban. Keterangan dari yang diperoleh dari lingkungan DPRD Kota Bogor, Kosasih selama ini juga diketahui jarang masuk kantor.

“Sejak mula dilantik, terbilang jarang ke dewan. Kalau pun datang hanya saat digelarnya rapat paripurna saja,” singkat pegawai sekretariat dewan yang menolak disebutkan namanya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait