Program Transmigrasi Disnakersostrans Kota Bogor Tidak Laku?

BOGOR – Program transmigrasi boleh dibilang tidak laku bagi warga Kota Bogor. Hal itu terbukti tiap tahun, peminatnya sangat sedikit. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat setiap tahun memberikan jatah minimal 5 kepala keluarga untuk diberangkatkan ke lokasi baru diluar Pulau Jawa dengan jaminan pemberian rumah dan lahan untuk bercocok tanam. Tapi, warga keluarga tidak mampu di kota hujan tidak menunjukan peningkatan minat bertransmigrasi.

“Setiap tahun jatah yang diberikan Pemprov Jabar bertransmigrasi untuk Kota Bogor minimal sebanyak 5 kepala keluarga, dan boleh lebih. Tapi, tahun 2014 yang ikut transmigrasi hanya 3 kepala keluarga, selanjutnya 2015 diikuti 2 kepala keluarga,” tukas Kasi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kota Bogor, Ahmad Karyana saat diwawancarai indeksberita.com, Rabu (28/9/2016).

Terkait tahun 2016, sambungnya, Disnakersostrans Kota Bogor tidak mengirimkan keluarga. Pasalnya, pada tahun ini lokasi yang dituju tidak sesuai dengan tempat yang direncanakan sebelumnya.

“Untuk tahun 2016 ini ada 3 kepala keluarga yang seharusnya bertransmigrasi. Sebagaimana perencanaan di tahun sebelumnya, tempat yang dituju adalah Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Kano Utara, Kalimantan Barat. Tapi, ternyata berubah menjadi Mamuju, Sulawesi Barat. Akhirnya, kita putuskan tidak diberangkatkan,” tuturnya.

Alasan penundaan tersebut, karena Disnakersostrans harus memastikan keluarga yang dikirim ke lokasi baru sudah ada jaminan kelayakan kehidupan.

“Kalau di Kalbar, Kabupaten Kano Utara, di lokasi tersebut sudah tersedia fasilitas yang layak untuk kehidupan baru dan sudah kita lakukan survei. Tapi, ditempat baru, kita belum survei. Kita, Disnakersostrasn tidak ingin mengecewakan keluarga terkait, jadi kita tunda pemberangkatannya di tahun mendatang,” ujarnya.

Karyana menambahkan, di lokasi transmigrasi Kalimantan Barat, keluarga yang diberangkatkan mendapat fasilitas rumah berdinding kayu seluas 36 meter persegi dan lahan seluas 0.25 hektar.

“Soal fasilitas puskesmas, sekolah, jalan penghubung, di Kalbar sudah terbilang layak. Tiap keluarga yang diberangkatkan, biaya ditanggung pemerintah dan dibekali uang Rp2.5 juta ditambah Rp500 ribu untuk memulai kehidupan baru dari Walikota Bogor,” tuntasnya. (eko)