Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung (Pilkada) diharapkan memunculkan pemimpin yang mampu mengemban amanah guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Salah satu indikator kesejahteraan yaitu terpenuhinya jaminan kesehatan (jamkes).
Dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, Guru Besar Kesehatan Masyarakat UI, Hasbullah Thabrani, menilai program terkait dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat lebih spesifik. Terutama ketika dikaitkan dengan prinsip JKN bahwa penduduk harus mendapat akses layanan kesehatan.
Hal itu diungkapkan Hasbullah pada diskusi Bedah Visi Misi Kandidat Gubernur DKI Jakarta di The Indonesian Institute, Selasa (6/12) di Jakarta.
Pendapat serupa juga disampaikan Ria Fanggidae, peneliti senior dari Perkumpulan Prakarsa. Ria mengatakan, “calon urut dua memiliki kelebihan dalam program aksi bidang jaminan kesehatan. Program yang disampaikan calon nomor urut dua lebih detail dibandingkan dengan pasangan calon nomor urut satu dan nomor urut tiga”.
Dia menambahkan, pesaing kandidat petahana belum memberikan program yang jelas, misalnya, dalam kata akses. Menurutnya, kata akses masih sangat luas, karena bisa jadi dimaknai akses itu fasilitas atau juga dimaknai pendanaan.
“Calon nomor urut satu yaitu pasangan Agus-Slyvi menurut saya seperti terburu-buru dalam membuat visi misi serta program aksinya. Sehingga masih sangat umum. Padahal masih banyak yang dapat dieksplorasi. Sedangkan calon nomor urut tiga yang belum jelas adalah tentang mengintegrasikan KJS dan KJP dengan program KIS dan KIP,” tambah Ria.
Sementara itu, Koordinator Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Zumrotin K. Susilo mengingatkan bahwa program aksi yang detail penting bagi masyarakat karena dapat lebih mudah menagih janji dari pasangan calon.
Menurut Zumrotin, seharusnya program-program aksi yang ditawarkan menjawab persoalan kesehatan yang ada di Jakarta seperti kesediaan air bersih, persoalan reproduksi, hingga persoalan HIV-AIDS.