Kamis, 6 Oktober 22

Presiden Perlu Dorong Pembentukan KKR untuk Selesaikan Kasus 1965

Meskipun pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, namun untuk menyelesaikan kasus Tragedi 1965, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memperhatikan putusan dan rekomendasi dari International People’s Tribunal (IPT) maupun hasil dari kedua simposium soal tragedi 1965 di Jakarta, dengan mendorong pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pembentukan KKR bisa dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Banyak negara, termasuk di Amerika Latin maupun Afrika, membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi lewat keputusan presiden,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Eva Sundari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/7/2016).

Seperti diketahui, temuan-temuan dalam sidang IPT yang berlangsung di Den Haag, Belanda, menyimpulkan bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran hukum internasional maupun nasional dalam Tragedi 1965 berupa pembunuhan massal, pemenjaraan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, diskriminasi terhadap korban dan keturunan dan seterusnya.

Eva Sundari mengacu pada sebuah laporan dari International Center for Transitional Justice, yang dibuat di Brazil, berjudul, “Truth Seeking: Elements of Creating an Eff ective Truth Commission” https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-English.pdf

Laporan tersebut memaparkan mengapa kebenaran penting sekali buat belajar soal masa lalu, menutup luka di kalangan korban, keluarga korban maupun keturunan mereka, serta memetakan jalan buat masa depan.

Eva lebih lanjut menuturkan, berbagai negara, termasuk beberapa negara di Amerika Latin, Maroko di Afrika maupun Timor Timur, berhasil mempelajari masa lalu mereka serta bergerak maju tanpa beban sejarah. Sementara, Indonesia dengan Tragedi 1965 dan Turki dengan genosida terhadap etnik Armenia pada 1915, termasuk negara yang masih harus berjuang buat menutup luka mereka.

“Kita tak bisa terus-menerus tak mau menutup tragedi 1965. Kita tak boleh meninggalkan pekerjaan besar ini kepada anak atau cucu kita. Kita harus melakukan rekonsiliasi dan rekonsiliasi harus dilakukan berdasarkan sesuatu dan sesuatu tersebut adalah kebenaran,” tuturnya.

Adapun tujuan pembentukan KKR, tambah Eva, meliputi: (1) pencarian kebenaran dengan memberikan tempat dan waktu kepada korban dan keturunan mereka, plus beberapa pelaku pembunuhan, buat bersaksi soal tragedi 1965; (2) memberikan perlindungan kepada mereka yang hendak bersaksi dari kemungkinan intimidasi dan diskriminasi; (3) restorasi terhadap hak orang-orang dan keturunannya yang selama ini mengalami diskriminasi akibat 1965.

Komisi ini nantinya akan membuka forum kesaksian di berbagai kota di Indonesia. Komisi juga akan merekam, mencatat kesaksian, dan kemudian dibukukan atau dirilis melalui situs web. Hal itu, kata Eva, akan jadi acuan buat bangsa Indonesia belajar tentang kebenaran sejarah, dan bukan propaganda seperti yang selama ini terjadi.

“Presiden Jokowi akan melakukan hal yang sangat berguna buat masa depan bangsa Indonesia dengan membentuk komisi kebenaran. Jumlah anggota komisi seyogyanya ganjil, bisa tujuh sampai 15 orang, bekerja selama tiga tahun. Hasilnya, adalah sebuah buku putih,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Eva, temuan dan rekomendasi dari Den Haag sebenarnya tidak berbeda dari temuan Komnas HAM karena kebenaran sejarah tidak bisa dibelokkan.

“Sayang Pemerintah yang lalu tidak ada kemauan untuk menegakkan HAM sehingga tidak memunculkan kemampuan penyelesaian bagi penyelesaiannya sebagaimana ditunjukkan sikap Kejaksaan Agung yang menggantungkan laporan KOMNASHAM terkait kasus 1965 maupun pelanggaran lainnya dalam ketidakpastian,” tutur Eva.

Oleh karena itu, Eva yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asian Parliamentarians for Human Rights (APHR) ini berharap, Presiden Jokowi menjadi pemutus lingkaran propaganda pengingkaran fakta pelanggaran HAM kepada para korban 1965. Terlebih, hal itu sudah menjadi janji kampanye pada pilpres di Nawacita.

Penyelesaian melalui mekanisme KKR (bukan peradilan hukum), lanjut Eva, adalah yang paling tepat karena korban pelanggaran bukan saja keluarga PKI, tapi juga kalangan lain termasuk Bung Karno dan para aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI).

“Catatan sejarah juga menunjukkan para korban termasuk anggota militer akibat konflik atasan/elit dalam tubuh militer. Saatnya kita jadi bangsa yang dewasa, mengakui kesalahan masa lalu agar kita bisa melakukan lompatan maju,” pungkas Eva.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait