Jakarta – Tepat di penghujung Maret 2016, Presiden Joko Widodo mendapat kejutan menyenangkan, ketika tanpa diduga menerima Elektronik Kartu Anggota NU (e-Kartanu) dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Istana Merdeka, Kamis (31/3/2016).
Saat menerima Kartu tersebut, Jokowi terlihat senang dan tersenyum sumringah. Kartu tersebut langsung diserahkan oleh KH Said Aqil Siroj disaksikan oleh Rois Aam PBNU KH Ma’ruf Amin.
E-Kartanu tertulis atas nama Ir H Joko Widodo, berwarna gelap, lengkap dengan foto Presiden di bawah lambang PBNU yang terletak di sudut kiri atas, dan bernomor anggota 3107300000001.
Menurut Sekretaris Jenderal PBNU yang juga politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Helmy Faisal, hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden dengan PBNU sangat dekat.
“Ya berarti itu kedekatan Jokowi dengan PBNU,” ucap Helmy.
Terkait tujuan kedatangan PBNU, menurut KH Ma’ruf Amin, adalah untuk melaporkan agenda PBNU yang akan menggelar pertemuan para pemimpin Islam moderat atau ISOMIL, pada 9-11 Mei 2016 mendatang. Menurut rencana, pertemuan itu akan digelar di Jakarta Covention Center (JCC) dan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami melaporkan bahwa NU akan mengadakan International Summit of The Moslem Moderate Leader yang Insya Allah dilaksanakan 9-11 Mei 2016 dan akan dihadiri 40-60 negara,” kata Rais Aam Maruf Amin.
Pertemuan internasional itu akan membahas permasalahan di dunia Islam seperti terorisme, radikalisme, termasuk mengenai kemerdekaan Palestina.
“Radikalisme dan terorisme kita lihat makin menguat, adanya bom Brussel, adanya bom di Ankara, di Lahore, dan berbagai kekerasan-kekerasan yang lain,” tuturnya.
“Kami akan mengadakan pertemuan dan mengundang mereka (pemimpin Islam moderat) untuk mendiskusikan berbagai hal yang kita perlukan,” ujar Maruf Amin lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Presiden menngungkapkan kepercayaan penuh bahwa NU, mulai dari pusat hingga pelosok Indonesia, semuanya anti radikalisme dan terorisme, serta memegang prinsip toleran dan moderat.
“Pesiden percaya bahwa NU dari pimpinan pusat sampai ke warganya yang paling bawah semuanya antikekerasan,” kata Said Aqil.
KH Said Aqil juga mengatakan bahwa dalam kesempatan itu NU menyatakan mendukung sikap pemerintah yang menolak ajakan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik. Ia menilai bahwa selama Israel masih mendzolimi Palestina, pemerintah harus menolak ajakan tersebut.
“Selama Israel masih menggusur desa-desa di Palestina, rumah-rumah warga Palestina, kita belum menyetujui adanya hubungan bilateral,” jelas Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqofah, Jakarta Selatan ini.
Menurutnya, jika Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka, maka akan terjadi goncangan politik luar negeri.
“Itu harus didahului dengan pendekatan informal, lobi-lobi informal. Kalau terus formal ya enggak bisa, bisa menggoncangkan konstelasi politik,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta presiden Jokowi untuk lebih tegas menindak kegiatan, kampanye atau apapun yang mendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia.
“(PBNU) mengusulkan pemerintah tegas lagi menolak LGBT karena sikap NU sudah jelas, tegas, dan keras menolak LGBT. Pemerintah malah kurang tegas dalam hal ini. RRC (Republik Rakyat China) sudah melarang, Singapura melarang, Indonesia harus tegas melarang LGBT,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu Menteri sekretaris Negara Pratikno nampak hadir mendampingi Presiden Jokowi.
Sedangkan dari pengurus PBNU hadir diantaranya KH Ma’ruf Amin (Rais Aam PBNU), KH Maksoem Makfoedz (Waketum PBNU), Helmy Faisal Zaini (Sekjen PBNU), Bina Suhendra (Bendum PBNU), Anggia Ermarini (Ketum Fatayat NU), Yaqut Cholil Qoumas (Ketum PP GP Ansor), dan Harfiq Hasnul Qolbi (Ketua LPNU).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.