Saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020, di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika-Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis (22/1/20), Presiden Joko Widodo mengigatkan agar jangan ada lagi kebocoran anggaran pertahanan. Informasi itu kami peroleh dari keterangan pers tertulis yang dikeluarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
“Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang,” ungkapnya.
Presiden mengingatkan pula bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM).
Untuk tahun 2020, kata Presiden, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp127 triliun. Presiden pun mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dengan semestinya, tanpa adanya penyelewengan, sehingga bisa mendukung industri strategis Indonesia.
“Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Saya juga merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ujarnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.