Presiden Joko Widodo mengakui bahwa administrasi di Indonesia masih rumit dan bertele-tele sehingga menyebabkan lamanya pembangunan infrastruktur.

“Memang administrasi kita ini memang ruwet, rumit, bertele-tele. Itu yang menyebabkan lama. Meskipun sudah dipangkas banyak,” ujar Presiden saat menyaksikan seremonial dan penandatangan beberapa proyek strategis/prioritas nasional di Istana Negara Jakarta, Kamis (9/6).

Presiden mencontohkan pembangunan infrastruktur listrik yang perizinan sudah dipangkas dari 59 menjadi 22, namun masih tetap lama.

“Sudah dipotong, berarti (tinggal) sepertiga kan, sudah dipotong dua pertiga, 70 persen sudah dikurangi, tapi masih lama juga, 22 (izin) itu masih lama,” kata Jokowi.

Presiden menginginkan izin itu hanya satu, dua atau tiga saja, namun hal tersebut terkait amanat UU yang harus dijalankan.

“Saya mau potong, kalau di UU tertulis, ya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau hanya PP, Perpres, gampang, langsung detik itu juga dihapus,” tegasnya.

Presiden mengatakan jangan membuat peraturan dan regulasi yang memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

“Sebentar lagi, dalam minggu-minggu ini yang mau saya hapuskan ada 3.000 Perda. Tanpa kajian. Langsung hapus gitu saja,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan percuma jika pemerintah pusat sudah mengurangi dan menyederhanakan regulasi, tapi di daerah ada Perda mengenai perizinan, Perda restitusi.

“Sama saja, karena nanti itu (pembangunan) dilaksanakna di wilayah, di daerah,” ujar Jokowi.

Presiden mengatakan kecepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan dan penyelesaian masalah di lapangan harus segera diselesaikan secara bersama.

Jokowi juga menyatakan akan selalu mengikuti perkembangan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan target yang dijanjikan.

“Kita sekarang punya cek ‘list’, mana yang sudah dan mana yang belum. Pak Wapres juga sama. Kalau ketemu, mana selesaikan bareng-bareng (bersama-sama),” imbuhnya.

Presiden juga berharap jangan melakukan seremonial dan hanya berhenti di tandatangan saja, tetapi langsung dikerjakan sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

Dalam acara ini Presiden menyaksikan peresmian “Financial Close” PLTU Batang berupa penyerahan secara simbolis “Certificate of Loan Agreement” dari Japan Bank International Corporation (JBIC) kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), penyerahan “Certifacate of CP Completion Financial Date” dari PLN kepada BPI dan penyerahan pernyataan efektif penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT penjamin Infrastruktur Indonesia (PII-Persero) kepada PT BPI.

Presiden juga menyaksikan Penguasaan Jalan Tol antara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk ruas Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Serpong-Balaraja dan Terbanggi besar-Kayu Agung.

Selain itu, juga perjanjian penjaminan kerjasama antara PT PII dengan BUJT untuk ruas Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda dan Pandaan-Malang.

Dalam acara ini juga dilaksanakan perjanjian Regres antara Menteri PUPR dan PT PII untuk ruas Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda dan Pandaan-Malang.