Kamis, 19 Mei 22

PRD Sulteng Minta Mantan Kapolres Banggai Segera Diadili

Ketua KPW PRD Sulteng Adi Prianto mengapresiasi langkah Mabes Polri yang telah mencopot AKBP Heru Pramukarno dari jabatannya sebagai Kapolres Banggai serta memberi sanksi. Namun menurut Ton, panggilan Adi Prianto, pencopotan dan sanksi jangan sekadar pelipur lara belaka bagi warga Tanjung Sari, korban penggusuran lahan seluas 22 hektar.

Kendati sanksi yang diberikan, dalam bentuk penundaan pangkat (demosi) dan bisa jadi kurungan kepada mantan Kapolres Banggai, menurut Ton, itu belum bisa menjadi tolok ukur setimpal kesalahan yang ia lakukan.

“Persoalan kita bukan puas atau tidak puas dengan cara hukuman itu. Tetapi bagaimana kejadian saat itu kita lihat, terhadap ibu-ibu majelis taklim yang sedang menggelar pengajian diseprot begitu saja dengan water canon. Apakah itu tindakan manusiawi?, “ kata Ton dengan nada bertanya, saat di temui di Palu, Rabu (28/3/2018).

Sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud Ton, telah terjadi sebuah aksi yang dilakukan aparat kepolisian, saat mengamankan proses eksesekusi lahan di Tanjung Sari Kelurahan Keraton Baggai Sulawesi Tengah pada 19 Maret 2018. Para aparat berseragam coklat itu, bukan mengamankan proses eksekusi, justru mereka malah melakukan tindakan penyemprotan gas air mata ke kerumunan ibu-ibu majalis taklim.

Memang benar diakui Ton, bahwa ibu-ibu majelis taklim itu sedang memblokade jalan proses eksekusi lahan miliknya, sambil menggelar pengajian di jalan. Penilaian Ton, apa yang dilakukan aparat kepolisian dengan membuyarkan pengajian ibu-ibu, merupakan bentuk agresifitas aparat negera terhadap warga.

“Ibu-ibu tidak sedang menghalangi proses eksekusi, yang dilakukan adalah berdoa, pengajian supaya pihak yang menggusur rumahnya diberi kesadaran jangan dilanjutkan. Tetapi apa yang dilakukan aparat kepolisian adalah bentuk agresifitas,“ ujar Ton.

Ton meminta, menyangkut penanganan kasus ini terhadap AKBP Heru Pramukarno alangkahnya baiknya segera digelar pengadilan sipil, sebagai sanksi pelanggaran pidana. “Supaya warga secara langsung bisa menyaksikan, dan demi atas nama keadilan memang itu merupakan hak warga untuk tahu, supaya tidak terkesan pelipur lara saja,“ jelas Ton.

Tentang di mana jika pelaksanaan persidangan digelar? Ia menjawab, di mana peristiwa itu berlangsung. “Lokusnya di Luwuk, peradilan Banggai yang mengadili,“ tandas Ton.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat RI Brigjen M Iqbal memastikan, bahwa AKBP Heru Pramukarno telah resmi dicopot dari jabatan sebagai Kapolres Banggai Sulawesi Tengah.  Heru, kata Iqbal, dicopot karena dinilai tidak cermat dalam menjalankan tugas, saat eksekusi lahan di Tanjung Sari Kecamatan Luwuk Banggai Sulawesi tengah.

Masih menurut Iqbal, pencopotan ini dilakukan setelah Propam melakukan pendalaman atas kasus tersebut, bahwa terjadi ketidakcermatan yang dilakukan Kapolres dalam melihat eksekusi lahan tersebut.

“Bahwa ternyata lahan yang dieksekusi PN Luwuk masih ada puluhan lahan milik orang lain yang bertifikat, “ kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (28/3/2018).

Iqbal menyampaikan, eksekusi yang dilakukan polisi di bawah komando Heru adalah permintaan PN Banggai untuk melakukan putusan hukum. Namun dalam menjalankan tugasnya, Heru tidak melihat bahwa ibu-ibu yang menggelar dzikir di jalan adalah pemilik hak resmi yang tinggal di sana.

“Selaku Kapolres, seharus ia meminta kepada PN supaya ditunda dulu, eksekusi. Maka dari itu selaku kapolres ia dicopot, “ ujar Iqbal.

Hukuman bagi Heru, lanjut Iqbal, selain demosi yaitu penundaan kepangkatan, kemungkinan juga berupa kurungan sebagai sanksi pelanggaran pidana.

Berita Terbaru
Berita Terkait