Kamis, 7 Juli 22

Pratikno Tunjukan Dokumen Pemberian Grasi Kepada Antasari yang Sesuai Prosedur

Pemberian grasi kepada Antasari Azhar oleh Presiden Joko Widodo telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menepis tuduham adanya motif politik dalam pemberian grasi kepada Antasari Azhar.

“Saya ingin menegaskan bahwa Presiden itu memberikan grasi kepada Antasari Azhar sebagaimana diperintahkan di dalam konstitusi. Kalau Anda baca dalam Undang-Undang kita (UUD 1945) pasal 14, Presiden dalam memberikan grasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari MA. Jadi prosedur itu dilalui betul oleh Presiden,” ucap Pratikno kepada para jurnalis di Istana Negara, pada Rabu, 15 Februari 2017.

Bahkan saat memberikan keterangan pers tersebut, Pratikno membawa setumpukan dokumen yang berisi proses pemberian grasi kepada Antasari Azhar.

“Ini ada, dokumen saya bawa karena ada pertanyaan terus. Jadi Presiden kan harus merujuk pertimbangan MA, Jaksa Agung, Polhukam, Kumham, dan lain-lain. Dan di dalam konstitusi itu jelas harus mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung,” kata Pratikno.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, lanjut Pratikno, isinya adalah Antasari Azhar pantas diberikan grasi. “Atas rujukan itu, Presiden memberikan grasi,” ujar Pratikno.

Dengan penjelasan yang telah diberikan, Pratikno berharap tidak ada lagi yang mengaitkan proses pemberian grasi kepada Antasari Azhar dengan agenda atau motif tertentu.

“Saya kira jangan dihubung-hubungkan, ini ada agenda apa, agenda apa. Jadi kita sudah merujuk kepada proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan dalam UUD kita,” ungkapnya.

Pratikno juga mengingatkan bahwa pemberian grasi kepada Antasari Azhar ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Persiden Joko Widodo.

“Kalau grasi ini kan bukan yang pertama kali, sudah ada ratusan grasi diberikan oleh Presiden,” kata Pratikno.

Untuk itu, Pratikno meminta kepada masyarakat agar segala sesuatu dikembalikan secara proporsional sehingga tidak semua hal dikaitkan dengan Istana.

“Hal-hal lain intinya kita kembalikanlah ke proporsinya. Jangan semua diarahkan ke Istana. Jadi, maksudnya kita kembalikan saja proporsional ya bahwa grasi diberikan dengan biasa,” tutur Pratikno.

Pernyataan Praktikno tersebut merupakan respon atas tuduhan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyatakan bahwa grasi yang diberikan Jokowi kepada Antasari bermotif politik. Tuduhan itu dikeluarkan SBY pada konprensi pers pada hari Rabu (14/2/2017).

“Saya harus menyatakan bahwa grasi Antasari oleh Jokowi tampaknya ada muatan politiknya. Sepertinya..sepertinya ada misi menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya,” ujar SBY.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait