Selasa, 5 Juli 22

Pramono Bantah pernyataan Setnov, Praktisi Hukum: Made Oka Harus Kembali Diperiksa

Pengakuan Setya Novanto (Setnov) yang menyatakan bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran uang proyek e KTP, dibantah oleh Pramono Anung saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Negara. Pramono bantah pernyataan Setnov saat Setnov diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang pengadilan Tipikor di Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa gratifikasi maupun korupsi yang dilakukan atau diterima seseorang, logikanya akan berkaitan dengan kewenangan, jabatan dan kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan posisinya sebagai wakil ketua DPR RI membawahi Komisi IV sampai VII, bukan membawahi Komisi II maupun Banggar yang berlaitan dengan proyek e-KTP tersebut.

“Saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkordinasi komisi empat sampai komisi tujuh. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi dua dan sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” kata Pramono.

Dan menurutnya lagi, selama proyek itu berjalan maupun mencuat setelah menjadi kasus korupsi, ia tidak pernah bicara dengan siapa pun atau mengeluarkan pernyataan apa pun berkaitan dengan proyek e KTP. “Saya kan gak pernah ngomong satu kata pun (yang) berkaitan, berurusan dengan e KTP,” ujar Pramono.

Menurut Pramono perrnyataan Setnov perlu diklarifikasi. Karena dari amatannya, setiap jawaban Setnov terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan dirinya sendiri selalu ia jawab dengan “lupa”, dan saat menyangkut orang lain, Setnov menyatakan dengan “katanya”. Untuk itu demi menjaga integritasnya, ia bersedia untuk dikonfrontir dengan siapa pun.

“Karena menyangkut integritas sebagai orang yang berkarier panjang di politik saya siap untuk dikonfrontir oleh siapa saja,” tandasnya.

Hasoloan Sinaga
Hasoloan Sinaga

Testimoniun De Auditu

Di tempat terpisah, Hasoloan Sinaga, praktisi hukum di Jakarta saat diwawancara indeksberita mengenai perlu atau tidaknya KPK memanggil Puan Maharani dan Pramono Anung untuk dimintai keterangan, ia menjawab belum perlu. Menurutnya yang prioritas harus diperiksa lagi adalah Made Oka Masagung (Oka).

Hasoloan menjelaskan bahwa keterangan Setnov adalah keterangan yang ia peroleh dari orang lain dalam hal ini Oka. Dalam praktek peradilan kesaksian seperti ini dikesampingkan, karena dianggap tidak sah.

“Dalam KUHAP Pasal 185 ayat (5) ini disebut “Testimoniun De Auditu” yang berarti keterangan yang diperoleh dari orang lain. Dalam praktek peradilan kesaksian seperti ini dikesampingkan, karena dianggap tidak sah,” Hasoloan menjelaskan.

Hasoloan menambahkan, karena keterangan Setnov itu bersumber dari Oka, maka KPK terlebih dahulu minta keterangan Oka. Dari hasil pemeriksaan terhadap Oka tadi, Hasoloan melanjutkan, bisa diputus perlu atau tidaknya KPK memanggil Puan Maharani maupun Pramono.

“Jika dalam pemeriksaan terhadap Oka, Oka tidak pernah menyebut nama Puan dan Pram, maka tidak ada relevansinya untuk memeriksa Puan dan Pram,” Pungkasnya.

Untuk diketahui, Sidang E KTP dengan agenda pemeriksaan terdakwa Setya Novanto yang berlangsung Kamis (22/3/2018) di Pengadilan ‚ÄéTipikor Jakarta, Setnov menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima aliran dana E KTP. Setnov sebut nama Puan dan Pramono berdasarkan laporan Made Oka, yang bersama Andi Narogong bertemu di kediamannya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait