Kamis, 6 Oktober 22

PPAD: Taksi Berbasis Online Masih Melanggar UU Lalu Lintas

Ketua Paguyuban Pengemudi angkutan Darat (PPAD), Cecep Handoko, menuntut pemerintah agar menutup aplikasi taksi berbasis aplikasi online (ber-plat hitam) yang nyata-nyata masih melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

“Dari data yang dimiliki PPAD sampai bulan Agustus 2016, transpotasi taxi berbasis online hampir 65% belum memenuhi prasyarat sebagai transportasi umum seperti Uji KIR, Pengemudi hasus ber SIM A Umum serta harus berbadan hukum dan beberapa ketentuan lainnya yang diatur dalam undang-undang,” kata Cecep dalam rilis yang diterima indeksberita.com, Rabu (31/8) di Jakarta.

Oleh karena itu, sambungnya, PPAD berharap pemerintah melalui Kemkominfo, Kementerian perhubungan serta Kepolisian agar segera melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu sesuai UU dan kesepakatan semua pihak pada bulan Maret 2016 lalu.

“Dalam kesepakatan itu tertuang jika transportasi taxi berbasis online masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan pemblokiran,” tegas pria yang akrab disapa Ceko, ini.

Langkah pemerintah tersebut, menurut Ceko penting dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan tidak mematikan mata pencaharian para sopir taksi, sopir bajaj serta para pelaku transportasi konvensional yang selama ini patuh terhadap Undang-Undang.

“Dan tentunya, hal ini juga mendorong peran Negara dalam melakukan pengaturan terhadap kebutuhan transportasi masyarakat umum,” ujarnya.

Menurut Ceko, bila pemerintah masih melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ini. PPAD dalam waktu dekat ini akan kembali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah seperti yang dilakukan pada Maret 2016 lalu.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait