Polda Metro Jaya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungutan liar (pungli) perjanjian di Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan operasi tangkap tangan dan penggeledahan di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa sore ini, karena dugaan tindakan pungutan liar di dua lantai.
“Kami periksa lantai 6 dan 12, karena terkait pungli, Presiden Joko Widodo juga datang kemari,” kata Tito di Kemenhub, Selasa.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan telah memimpin penggeledahan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan beberapa pejabat Kemenhub sejak pukul 16.20 wib di Jakarta Pusat, Selasa.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan operasi tangkap tangan di kementeriannya berkaitan dengan pungli perizinan.
Budi Karya Sumadi mengatakan, sejak dirinya dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menhub, dia sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberi pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli).
“Satu bulan menjabat sebagai Menhub, saya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian, khususnya di bidang pelayanan perizinan,” kata Menhub Budi Karya dalam keterangan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Budi Karya, kasus ini sudah menyangkut ranah hukum pidana, maka kepolisian sebagai pihak berwajib langsung berkoordinasi aktif.
“Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya selaku Kemenhub, memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini. Dia juga berharap operasi ini dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN (kolusi korupsi nepotisme) di semua tingkatan, dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritas,” tukas Budi Karya.