Politik Militer Selalu Aktual

Dalam komposisi kabinet yang akan datang, bisa jadi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, bakal mengisi salah satu kursi menteri. Bila itu yang terjadi, siapa yang kira-kira bakal mengisi Panglima TNI. Saya menduga, adalah KSAD Jenderal Andika sebagai kandidat terkuat Panglima TNI berikutnya.

Perkiraan itu berdasar perkiraan, mengingat Panglima TNI sudah dijabat pati TNI AU. Selain karena alasan distribusi jabatan, juga berdasar asumsi matra darat sebagai big brother, sebuah keniscayaan yang masih berlaku sampai hari ini.

Secara tradisional, ada distribusi antar-matra pada posisi Panglima TNI dan Kasum  TNI, artinya figur pati yang mengisi dua pos tersebut, berasal dari matra yang berbeda. Seperti yang terjadi sekarang, posisi Panglima TNI diisi pati TNI AU, maka untuk posisi Kasum (baru) perlu diberikan pada matra lain, dalam hal ini matra darat (Letjen Joni Supriyanto, Akmil 1986).

Dominasi kecabangan infanteri

Dalam konstelasi politik militer, ada satu ciri menarik, yakni dominasi peran kecabangan infanteri. Fenomena ini bisa dipahami, mengingat saat Perang Kemerdekaan (1945-1949), hanya persenjataan infanteri yang bisa disediakan pasukan, yakni senapan serbu. Sementara persenjataan kecabangan lain, seperti artileri (meriam) atau kavaleri (tank dan panser), nyaris tidak tersedia. Itu sebabnya hampir semua tokoh terkemuka TNI, seperti Nasution, Ahmad Yani, Soeharto, dan seterusnya, adalah perwira infanteri.

Sekadar perbandingan, kita bisa melihat perjalanan bagaimana karier perwira kavaleri pada umumnya. Dibanding kecabangan tempur lain, seperti infanteri atau artileri, perjalanan karier perwira kavaleri sedikit berbeda. Hal itu disebabkan nomenklatur satuan kavaleri juga berbeda dibanding satuan tempur lain. Dalam kecabangan kavaleri, satuan operasional tertinggi yang adalah bataliyon (yonkav), yang dipimpin perwira berpangkat mayor atau letkol. Sementara di kecabangan lain, masih ada posisi di atas komandan bataliyon (danyon), seperti komandan brigade atau resimen, yang biasa dipimpin perwira berpangkat kolonel. Bahkan bagi korps infanteri, masih ada pos untuk pati di satuan operasional, yakni sebagai panglima divisi infanteri. Sementara bagi perwira kavaleri, bila masih  ingin melanjutkan kariernya di TNI selepas menjabat danyonkav, dia harus lepas dari lingkungan kavaleri, karena tidak ada lagi pos di atas danyonkav di kavaleri. Itulah sebabnya perwira kavaleri memiliki kebiasaan membangun kompetensi diri sebagai persiapan pasca-danyonkav.

Salah satu perwira kavaleri yang representatif adalah Mayjen Kustanto (Akmil 1987, terakhir Aster Panglima TNI), sejak lama sudah menekuni bidang teritorial, demikian juga dengan perwira kavaleri lainnya, yang fokus pada minat masing-masing, seperti bidang pengembangan SDM (personel), intelijen, logistik dan seterusnya. Hari ini karena alasan kesehatan, Mayjen Kustanto dalam status non-job, namun tidaklah mengurangi nilai kompetensi diri yang telah dia bangun jauh sebelumnya.

Politik militer 

KSAD saat ini posisinya sangat krusial, sebab akan menjadi kandidat kuat Panglima TNI berikutnya. Hal itu berdasar perkiraan bahwa Marsekal Hadi Tjahjanto  segera akan ditarik Jokowi masuk kabinet, dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Kira-kira Hadi Tjahjanto akan diposisikan seperti Luhut B Panjaitan, sebagai backbone pemerintahan Jokowi. Meskipun sudah tidak sebesar dulu lagi, peran politik militer masih menentukan, itu terwujud dalam figur Jenderal Purn. Luhut B. Panjaitan (Menko Maritim, Akmil 1970).

Dari pengamatan media, terlihat ketergantungan Presiden Joko Widodo terhadap Luhut (selaku Menkopolhukam dulu) terbilang tinggi. Cukup sering Presiden Jokowi memberi jawaban “tunggu Pak Luhut”, ketika ditemui awak media pada kasus-kasus yang pelik. Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan, Luhut merupakan “presiden bayangan” republik hari ini.

Peran politik militer yang selalu aktual, bisa disebut warisan terbesar Suharto. Salah satu cara Suharto mempertahankan kekuasaannya dulu, adalah dengan memelihara konflik di antara pendukungnya sendiri. Pada suatu masa, memelihara konflik internal ini sempat memperoleh istilah elegan: ‘menjaga keseimbangan’. Meskipun secara empirik tidak ada perbedaan mendasar di antara dua istilah tersebut. Semua itu bisa terjadi, karena Suharto sendiri saat meniti menuju singgasananya, juga menggunakan pendekatan konflik, dengan dia sendiri sebagai pelaku aktifnya.

Era Orde Baru ditandai dengan runtuhnya pengaruh rumpun Siliwangi. Kita menjadi paham sekarang, mengapa di masa awal Orde Baru masih ada figur Siliwangi yang berusaha mengimbangi Soeharto, seperti Mayjen TNI Ibrahim Ajie (Pangdam Siliwangi 1960-1966) dan Letjen TNI HR Dharsono (Pak Ton, Pangdam Siliwangi 1966-1969), yang pada akhirnya tersingkir juga.

Satu hal yang paling memprihatinkan, konflik internal elit (militer) selalu mengorbankan rakyat kebanyakan yang notabene tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi. Pola seperti itu selalu berulang, dan masih direproduksi sampai kini. Contoh “klasik” kasus konflik internal militer, yang kemudian mengorbankan rakyat kebanyakan, adalalah Peristiwa Malari (1974) dan Kerusuhan Mei 1998.
Pada penggal terakhir kekuasaannya, Suharto memiliki pesaing yang cukup tangguh, dalam arti sulit ditaklukkan, yaitu Jenderal Benny Moerdani. Persaingan antara keduanya tak kurang pula mengorbankan rakyat biasa.

Salah satu yang bisa disebut adalah Peristiwa Santa Cruz di Dili (November 1991). Peristiwa tersebut merupakan cara untuk menghentikan laju karir Pangdam IX/Udayana (saat itu) Mayjen TNI Sintong Panjaitan (Akmil 1963), yang sedang digadang-gadang sebagai calon KSAD, menggantikan Jenderal Edi Sudrajat (Akmil 1960). Sintong dianggap masuk dalam kubu Benny Moerdani. Sementara kubu Cendana, sudah menyiapkan calonnya sendiri, yaitu Pangkostrad (saat itu) Mayjen TNI Wismoyo Arismunandar (Akmil 1963), terhitung masih kerabat Soeharto.
Eksperimen “perlawanan” Benny dimulai ketika mengorbitkan nama Megawati Soekarnoputri dalam kampanye PDI (belum memakai label Perjuangan) menjelang pemilu 1987. Benny berperan di balik dahsyatnya kampanye PDI tahun 1987.

Fenomena itu sejatinya tidak bisa dikatakan sumbangsih Benny bagi demokrasi, namun lebih sebagai instrumen Benny dalam mencari keseimbangan kekuasaan, yang terlalu terpusat di tangan Suharto. Dan pada dasarnya tidak ada kontribusi positif dari konflik internal elite militer bagi demokrasi, sejak dulu juga begitu. Meskipun wujudnya bisa berupa “pesta demokrasi” yang sangat meriah seperti dalam kampanye PDI tahun 1987, yang tak lebih merupakan gimmick bagi rakyat kebanyakan.