Polda Metro Jaya dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, melakukan evaluasi membahas pengamanan kampanye Pilkada DKI Jakarta, terutama setelah adanya gangguan terhadap kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
“Kita selalu adakan evaluasi terkait dengan pengamanan. Memang hari ini juga rencana kita mau evaluasi dengan Bawaslu,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (10/11).
Dikatakannya, gangguan itu menjadi bahan masukan untuk perencanaan pengamanan.
“Menyikapi itu, tentunya juga itu sebagai bahan masukan untuk perencanaan pengamanan terkait dengan paslon, termasuk juga informasi-informasi intelijen ini sangat berguna,” ungkapnya.
Awi mengungkapkan, memang hingga saat ini Polda Metro belum mendapatkan jadwal rencana kampanye pasangan calon.
“Sehingga yang terjadi, kepolisian kebetulan punya tim yang melakukan pengamanan melekat kepada paslon, di situlah peran kita. Termasuk kita yang jemput bola, koordinasi dengan tim sukses apa yang akan dikerjakan, sehingga sebenarnya tidak terupdate. Maunya kita kan sebenarnya dari KPUD mengeluarkan jadwal itu, sehingga kita betul-betul prepare apa yang harus kita siapkan. Itu sebagai bahan evaluasi kita bersama, termasuk kepada Bawaslu,” katanya.
Menyoal insiden gangguan yang mengacaukan dan menghalang-halangi kampanye pasangan calon peserta Pilkada, menurut Awi, sesuai perundang-undangan merupakan domain Bawaslu.
“Semua permasalahan-permasalahan terkait dengan pemilu domainnya adalah Bawaslu. Nanti dari Bawaslu yang akan meneliti. Makanya kalau ada laporan-laporan demikian, silahkan saja salurkan ke Bawaslu. Bawaslu ada waktu 3 hari, kalau 3 hari tidak cukup nanti tambah 2 hari, jadi 5 hari untuk memverifikasi. Kalau memang itu pelanggaran administrasi, tentunya nanti Bawaslu yang akan eksekusi. Tapi kalau ada perbuatan pidana, baru nanti akan disampaikan kepada penyelidik Polri,” jelasnya.
Ihwal apakah jika ada penolakan personel pengamanan diperteba, Awi menuturkan, bergantung situasi di lapangan. “Yang jelas terkait dengan pengamanan kita sangat bergantung pada pertama, jumlah peserta kampanye yang diundang. Kehadiran mereka itu juga pertimbangan kita untuk menghitung berapa petugas yang kita akan turunkan,” ujarnya.
“Kedua, terkait dengan ancaman yang ada di depan mata dari informasi intelejen. Misalnya wilayah ini kelihatannya basisnya paslon nomor berapa, tentunya kita juga akan meneliti itu. Jangan sampai nanti terjadi penolakan yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita lakukan pengamanan tadi,” terangnya.
Menurut Awi, kalau memang ada ancaman tentu jumlah personel yang melakukan pengamanan akan dipertebal. “Kalau memang ada ancaman itu, tentunya kita juga akan pertebal. Itu sudah biasa lah ya. Tapi kalau jumlahnya berapa, itu sangat subjektif dari Kapolres masing-masing jajaran. Berapa untuk merencanakan pengamanan itu, sesuai penilaian para Kapolres,” tambahnya.
Awi menuturkan, pihak kepolisian sudah menyampaikan kalau seyogyanya KPU DKI Jakarta membuat jadwal kampanye paslon. Kampanye dialogis, seperti melalui bkusukan-blusukan, menurutnya kadang menyulitkan dari sisi pengamanan. Karena itu, pihaknya menyarankan harus betul-betul komunikatif dengan pihak keamanan.
“Sehingga setiap ke mana paslon pergi, minimal tim sukses mengabari dulu ke kita. H-1 minimal sampaikan ke kita, kita akan mengamankan. Ya kalau memang belum ada jadwal dari KPUD minimal itu yang kita bisa jadi pegangan. Sehingga kita jangan lagi dibilang polisi kecolongan,” tegasnya.
Awi juga mengungkapkan, selama ini aparat kepolisian selalu mengantisipasi dan menertibkan gangguan terhadap kampanye setiap calon. Apalagi bila gangguan itu sudah mengancam keselamatan calon tersebut.
“Polisi juga punya diskresi kepolisian, kapan suatu saat ini bisa membahayakan paslon, tentunya ini tidak dibiarkan. Masa kita biarkan paslonnya dilempari dulu baru kita amankan,” tuturnya.