Minggu, 25 September 22

Polemik Transpor Online, DPR Minta Pemerintah Tegas

Jakarta – Sejumlah anggota Komisi V DPR RI mendesak pemerintah bertindak tegas dalam mengatasi polemik transportasi berbasis aplikasi online. Pasalnya, transportasi tersebut dalam praktiknya dinilai telah melanggar undang undang,  khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro mengatakan, transportasi online seperti uber dan grab harus ditutup, karena melanggar beberapa aspek hukum.

Nizar menambahkan,  mobil plat hitam secara hukum memang tidak boleh mengangkut jasa penumpang atau barang, karena itu mobil plat hitam tidak diwajibkan untuk melakukan uji kir setiap tahun dan membayar pajak kepada pemda setempat, seperti yang diwajibkan pada angkutan plat kuning.

Fenomena transportasi berbasis online saat ini tengah marak di sejumlah kota kota besar, dan banyak digunakan masyarakat. Di sisi lain, keberadaan mereka dianggap merugikan moda transportasi plat kuning, sebagaimana disuarakan oleh Paguyuban Pengemudi Angkutan Jakarta (PPAD) belakangan ini.

“Apa dasarnya? Mereka tidak mempunyai izin penyelenggarakan angkutan, tidak memiliki izin trayek dan izin non trayek. Karena semua izin yang diatur UU No 22 tahun 2009 dan PP No. 74 tahun 2014 tentang lalu lintas angkutan jalan tidak terpenuhi, maka wajib ditutup,” kata Nizar saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

“Yang jadi masalah bukan aplikasinya. Tapi, orang kan bayar, transfer rekening ke mereka, walaupun dia bilang bahwa ini menjual aplikasinya. Ya ini tidak bisa dong? Orang mereka memanfaatkan tarif untuk jasa penumpang,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR lainnya, Roem Kono mengatakan,  masalah ini timbul karena pemerintah masih belum maksimal dalam penyediaan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman.

Karena itu, Komisi V menunggu kebijakan pemerintah dan akan mengajukan revisi undang undang transportasi, dimana dalam revisi tersebut akan dibunyikan mengenai transportasi online, yang selama ini belum memiliki payung hukum.

Dengan peraturan tersebut, Roem berharap dapat tercipta keadilan antara angkutan konvensional dengan transportasi umum jenis online.

“Harus dikaji betul apakah itu merugikan pemangku transportasi yang ada sekarang yang berdasarkan UU, atau berada diluar pengaturan UU. Ini yang penting. Supaya negara kita itu negara yang transparan, teratur, dan yang mematuhi peraturan-peraturan. saya rasa itu penting ya, saya tidak melarang adanya uber dan transportasi online ya, tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita,” kata Roem.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait