Rabu, 6 Juli 22

Polemik Kewarganegaraan Arcandra Tahar, PDIP: Ada yang Sengaja Membuat Posisi Presiden Sulit

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, tuduhan terkait status kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar merupakan persoalan fundamental dan serius. Menurut Hasto, partainya mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang telah dengan sengaja menempatkan Presiden dalam posisi sulit, sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle kabinet lalu.

“PDIP meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara dengan selurus-lurusnya,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

Diberitakan, Arcandara Tahar dituduh memiliki kewarganegaraan ganda karena sejak Maret 2012 telah tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat. Selama 20 tahun terakhir, Arcandra memilih tinggal dan meniti karir Amerika setelah lulus dari pendidikan S@ dan S3 di Texas.

Menurut Hasto, jika tuduhan itu benar maka itu pasti akan berimplikasi serius pada kedudukan Arcandra saat ini. Selain terkait dengan kedaulatan Negara, soalan itu juga menyangkut kepentingan tetap tegaknya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda. Terlebih bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam.

“Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

“Atas dasar hal tersebut, sekiranya Archandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat Negara,” tambahnya.

Hasto menambahkan, partainya selalu mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan, dan wilayah lainnya, pada dasarnya tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam. Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara.

Ia juga juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya. Persoalan Freeport, misalnya, dapat dipastikan mengundang berbagai kepentingan utk masuk.

Menurutnya, para Menteri harus paham untuk melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tersebut dengan selalu mengedepankan kepantingan nasional.

“Di sinilah pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu Presiden. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi kredo bagi seluruh pembantu Presiden. Memiliki warga negara ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan Negara,” ujarnya.

Hasto selanjutnya meminta agar segera dilakukan investigasi untuk memastikan status Arcandra Tahar yang sebenarnya, apakah yang bersangkutan memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing atau sebaliknya sebagaimana rumor yang berkembang saat ini.

“Sebab sekiranya hal tersebut benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait