Kamis, 7 Juli 22

Polemik Blok Masela, Indef Sarankan Pengelolaan oleh Pertamina

Jakarta – Pengamat Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengomentari rencana pengembangan Blok Masela yang hingga saat ini masih jadi polemik. Terlepas dari sistem yang akan dipakai nanti, apakah dengan pipanisasi atau darat (onshore) maupun floating LNF (FLNG/Offshore), Enny menilai bahwa seharusnya hal ini  terlebih dahulu dikuasai oleh negara.

“Sekarang kan yang dibicarakan semua masih seandainya. Lebih baik kan Blok Masela ini dikuasai dulu oleh negara. Kan jadi pertanyaan juga ini yang ribut-ribut ini berpikir buat siapa. Harusnya cari solusi konstitusionalnya dulu,” ujar Enny dalam diskusi Blok Masela di Ruang GBHN, DPR/MPR, Rabu (2/3).

Enny berpendapat, pengelolaan Blok masela ini hendaknya dikelola oleh BUMN yakni, PT Pertamina (Persero). Pemerintah dinilai perlu melakukan kajian dan menghentikan kesalahan masa lalu yang membiarkan pengelolaan blok-blok migas hanya pada kontraktor asing tanpa tanpa partisipasi BUMN.

“Harusnya pemerintah belajar dari masa lalu. Selama ini kan masyarakat belum mendapatkan manfaatnya buat mereka. Seharusnya BUMN yang bergerak di bidang Migas yang menguasai alam kita. Apakah nanti dia akan bekerjasama dengan perusahaan lain, yang penting dipegang dulu sama negara,” katanya.

Selain itu, Enny juga mempertanyakan pengelolaan gas di Blok Masela ini nantinya akan diperuntukan kepada siapa. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hasil produksi Blok Masela di Maluku Tenggara ini.

“Industri dalam negeri kita masih mengalami defisit gas, karena banyak yang di eskpor. Nah Blok Masela ini nantinya diperuntukkan bagi siapa. Jangan ribut pengelolaannya apa akan di darat atau di laut, ada bahasan yang lebih penting sebelum menuju ke sana. Terserah mau darat atau laut, yang penting masyarakat dapat manfaatnya,” tambah Enny.

Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi yang besar dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (FLNG) atau darat (OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing..

Rencananya, Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd. yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.

Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.

Isu Blok Masela ini memang kontroversial, karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas),  dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, investasi yang dibutuhkan adalah US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.

Hasil ini beda dengan hitungan Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru hanya memerlukan investasinya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi, seperti industri petrokimia.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait