Pilkada 2020 dan Politisi Generasi Baru

Masuknya nama Nadiem Makarim dan Erick Tohir dalam formasi kabinet sekarang, seolah menjadi lokomotif bagi munculnya politisi generasi baru, yaitu 11figur-figur muda dan segar di panggung politik. Dalam pilkada tahun ini kita akan menyaksikan tokoh-tokoh baru dimaksud, tentu yang paling viral adalah sosok Gibran Rakabuming, yang kabarnya akan maju sebagai calon walikota Solo.

Gibran hanyalah salah satu nama, tentu masih ada nama-nama lain, yang hari-hari ini sedang bersiap menjelang pilkada serentak pada September 2020. Secara umum politisi muda lebih bisa diharapkan ketimbang politisi senior, mengingat publik sudah jenuh dengan performa politisi senior, yang cuma begitu-begitu saja.

Dari pengamatan sekilas di media, ternyata masih ada juga politisi atau figur senior yang berencana maju dalam Pilkada 2020, tokoh dimaksud adalah Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, lulusan Akmil 1965, yang di masa aktif dulu pernah menjadi Komandan Pusat POM TNI AD (Puspomad). Syamsu Djalal berencana maju sebagai cagub Sumbar. Artinya bila dilihat dari tahun kelulusan di Akmil, Syamsu Djalal lebih senior ketimbang purnawirawan terkenal macam Wiranto (Akmil 1968), Luhut B Panjaitan (Akmil 1970), SBY (Akmil 1973), Prabowo Subianto (Akmil 1974), dan seterusnya.

Dalam alam demokrasi, memang masih dimungkinkan, figur yang terhitung (sangat) senior untuk maju dalam pilkada. Tapi hendaknya perlu bijak, serta belajar dari pengalaman sebelumnya. Publik mungkin masih ingat, bagaimana figur purnawirawan dengan nama popular seperti Agum Gumelar (Akmil 1968), ternyata gagal dalam perebutan posisi Gubernur Jabar dalam Pilkada 2008. Agum dikalahkan oleh figur muda (saat itu), yakni pasangan Aher dan Dede Yusuf.

Padahal siapa yang tidak kenal Agum Gumelar, yang pernah menjadi Komandan Kopassus, juga Ketua Umum PSSI, cabang olah raga yang paling banyak penggemarnya di negeri ini. Bandingkan dengan Dede Yusuf misalnya, yang saat itu boleh dikatakan “hijau” dalam pengalaman politik. Begitulah politik adalah misteri, mungkin karena misteri itulah banyak orang mencari peruntungan lewat jalur politik menuju kekuasaan. Karena dengan kekuasaan di tangan, segala angan-angan terkait kesejahteraan pribadi dan keluarga, menjadi lebih mudah diraih.

Sebagai sebuah tahapan dalam demokrasi, pilkada tetap bisa memberikan harapan bagi munculnya pemimpin aspiratif, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Lebih bagus lagi bila kesejahteraan itu juga merembes pada kantung-kantung permukiman, yang berbatasan dengan wilayah yang pemimpinnya baru saja terpilih.

Pemimpin yang muncul dari pilkada, harus mampu melakukan penggalangan dana, guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik, utamanya pendidikan dan kesehatan. Secara singkat, pilkada sebagai sebuah instrumen politik, harus paralel dan berdampak langsung dengan kemakmuran masyarakat. Sejatinya nilai tertinggi dari pemimpin yang lahir dari pilkada, adalah figur yang semakin mendekatkan rakyat di daerahnya pada kemakmuran sosial ekonomi. Dan itu lebih dimungkinkan bila yang muncul adalah politisi generasi baru.

Politisi baru relatif masih memiliki idealisme, belum terpapar apa yang biasa dikenal sebagai politik mahar (money politic), yang telah menodai proses pilkada (bahkan pemilu) selama ini. Jelas ini sebuah realitas muram, dan sungguh mencemaskan. Bagaimana para pemilih, kontestan, pegiat kampanye, dan seterusnya, menyediakan dukungan bagi politisi yang maju, dengan imbalan finansial atau gratifikasi lainnya.

Kita selama ini selalu termakan pada asumsi, bahwa transaksi keuangan bukanlah faktor utama dalam pilkada. Namun berdasar pengamatan media dan lapangan, hampir pada seluruh pilkada (termasuk pemilu dan pilpres), bahwa transaksi materi tetap saja terjadi.

Sementara para pemilih melihat ada peluang transaksi seperti itu, justru jadi “berkah” sementara, mengingat ada sekadar tambahan untuk membeli sembako, atau memperoleh sembako secara langsung. Meski rakyat kita terhitung cerdas juga, pemberian para politisi diterima, tapi saat di kotak suara, kembali pada nurani sang pemilih.

Pada akhirnya demokrasi harus diselamatkan. Dalam situasi yang kompleks seperti itu, para politisi muda masih bisa diharapkan melakukan terobosan. Bila janji kampanye mereka logis, dan mudah dipahami calon pemilih, niscaya mereka akan memperoleh dukungan positif, tanpa harus repot-repot “mendistribusikan” amplop atau paket sembako.

Harapan memang layak dialamatkan pada politisi baru, berdasarkan pertimbangan konservatisme politisi senior. Dari sejarah kita banyak belajar, bagaimana kaum muda selalu berusaha menumbangkan konservatisme “kaum tua”, seperti saat menjelang Proklamasi (1945) dan Gerakan Reformasi 1998. Kaum muda yang berkeringat, namun yang berkuasa kaum tua juga.

Dalam pilkada kali ini, skema seperti itu bisa diganti, yakni ada kontinuitas peran. Artinya, politisi muda yang sudah bekerja dan berkeringat, mereka pula yang berhak memimpin.