Sejumlah Ulama, Habaib, Akademisi serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkumpul dan melakukan rapat akbar di Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, Sabtu (5/11). Dari pertemuan tersebut tercetus piagam yang ditandatangani bersama. Sebelum Piagam ditandatangani, para Ulama dan perwakilan TNI yang berkumpul di Aula Yusuf Hasyim Tebuireng, secara bergantian menyampaikan wawasan kebangsaan. Dimulai dari Mayjend TNI Wiyanto yang mewakili Panglima TNI Gatot Nurmantyo, menyampaikan kedaulatan ketahanan bangsa. Kemudian Henri Kasfi, sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia memaparkan tentang kedaulatan digital. Sementara Pengasuh Ponpes Tebu Ireng KH.Solahudin Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Sholah dalam sambutan kebangsaanya mengatakan bahwa kemandirian dan kedaulatan bangsa selama in belum sepenuhnya tercapai, bahkan kadangkala tunduk pada korporasi baik di luar maupun dalam negeri. Namun, Gus Sholah menegaskan bukan tidak mungkin kedaulatan itu bisa tercapai.
“iIndonesia ini pasar terbesar sekaligus punya sumber daya besar. Sumber daya diolah oleh orang luar, kemudian dijual ke kita (Indonesia), jadi tidak berdaulat dari dalam negara kita sendiri” ungkap adik kandung Gus Dur tersebut
Sebelum rapat akbar ditutup, para Ulama dan Habaib, yakni KH Solahudin Wahid, KH.Anwar Mansur, Habib Sholeh Al Jufri, KH.Tuan Guru Turmudzi, KH. Mahfudz Syaubari, KH. Abuya Ali Akbar Marbun, Habib Nabil Al Musyawa, Habib Ahmad Zaen Al Kaff, dan Mayjend TNI Wiyanto selaku perwakilan TNI membubuhkan tandatangan di atas Piagam, yang disebut sebagai Piagam Tebuireng. Piagam ini merupakan bentuk Aktualisasi Resolusi Jihad saat ini. Adapun isi dari piagam tersebut adalah :
Bismillahirahmanirrahim,
Meneladani dan melaksanakan fatwa Resolusi Jihad, Kami para Cendekiawan, Habaib, Professional dan Ulama, dalam Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Pesantren Tebuireng
Mengingat :
A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yyang didalamnya terkandung tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dimana dalam proses perumusannya terdapat peran serta para cendekiawan, professional dan ulama
B. Fatwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 oleh para ulama mengajak umat islam untuk bersatu dan berjihad menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang sedang terancam oleh nafsu tentara Belanda dan sekutunya untuk menguasai
kembali wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menimbang :
A. Bahwa pada saat ini para cendekiawan professional dan ulama menyadari ada potensi hilangnya kedaulatan bangsa dan Negara
B. Bahwa para cendekiawan, ulama dan professional berkewajiban jihad untuk menjaga kedaulatan bangsa dan Negara
Memperhatikan :
A. Sejumlah kebijakan pemerintah sejak era orde baru tidak berhasil menjamin kedaulatan Negara dan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, ada kalanya tunduk pada kedaulatan korporasi sehingga kesejahteraan yang merata bagi seluruh anak bangsa belum terwujud
B. Situasi dan kondisi bangsa yang penuh keprihatinan karena terancam disintegrasi bangsa, akibat merosotnya ideologi bangsa, nilai spiritual, akhlaq, dan kepedulian sosial
C. Kekayaan alam sebagai potensi bangsa yang sangat besar akan tidak bermakna, apabila tidak diperhatikan, dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat
D. Pendidikan merupakan unsur terpenting masa depan suatu bangsa yang belum berorientasi pada kebutuhan bangsa dalam mengelola sumber daya alam.
Memutuskan :
A. Menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam jihad mewujudkan kemandirian bangsa sehingga bermartabat dan berdaulat
B. Menggugah para cendekiawan, professional dan ulama untuk berperan lebih aktif dan tepat sasaran dalam jihad mencerdaskan kehidupan bangsa, agar mampu menghadapi segala tantangan di masa mendatang
C. Mengajak segenap unsur bangsa untuk berjihad mewujudkan keadilan, mempertahankan kedaulatan, dan menjaga persatuan bansga menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur
Tebuireng, 5 Shafar 1438 H/5 November 2016
KH Mahfud Syaubari, penggagas FPB (Froum Peduli Bangsa) menyatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil rapat akbar tersebut termasuk yang ada dalam piagam Tebuireng.
“Setelah rapat akbar ini kami akan berupaya
mem-follow-up dari apa yang sudah disepakati tadi. Dan akan disampaikan kepada presiden,” katanya
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.