Selasa, 5 Juli 22

PGI Minta Presiden Bentuk Tim Independen terkait Kesaksian Freddy Budiman

Terkait kesaksian terpidana mati Freddy Budiman seperti yang dipublikasikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera membentuk Tim Independen untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam.

Penyelidikan Tim Independen ini, menurut PGI, penting untuk menunjukkan komitmen negara terhadap pemberantasan narkoba dan reformasi kepolisian.

“Selain Kepolisian, penyelidikan Tim ini juga penting untuk membersihkan institusi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dari tuduhan-tuduhan negatif yang selama ini beredar di masyarakat melalui lewat berbagai media,” kata Humas PGI Jeirry Sumampow dalam siaran pers yang diterima indeksberita.com, Senin (7/8/2016).

Seperti diketahui, polemikk tentang kesaksian Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati tanggal 29 Juli lalu, masih terus bergulir hingga saat ini. Pasalnya, pihak Kepolisian masih melanjutkan proses laporan BNN, Polri dan TNI.

Ketiga institusi tersebut melaporkan Haris Azhar dengan delik pencemaran nama baik. PGI menilai hal itu sebagai langkah yang kontraproduktif dan tidak perlu.

“Reaksi ketiga lembaga tersebut semestinya tak perlu, karena kontraproduktif bagi upaya pemberantasan narkoba,” tegas Jeirry.

“Kami sepakat dengan pesan Presiden bahwa apa yang dikemukakan oleh Haris Azhar itu adalah sebuah masukan untuk penyelidikan internal di ketiga lembaga tersebut,” tambahnya.

Jeirry khawatir, kalau langkah ketiga lembaga tersebut diteruskan akan timbul kegaduhan berkepanjangan yang justru akan membuat kewibawaan dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada ketiga lembaga itu makin terpuruk.

“Kegaduhan berkepanjangan ini akan merusak kredibilitas ketiga lembaga ini dalam pemberantasan narkoba. Karena itu, kegaduhan ini harus segera dihentikan,” ujarnya.

Untuk itu, Jeirry melanjutkan “agar Presiden segera mengambil prakarsa untuk memerintahkan kepolisian agar fokus kepada upaya mencari dan menemukan bukti pendukung kesaksian Haris Azhar, jika memang ada, bukan malah sebaliknya melanjutkan proses pelaporan dan kriminalisasi terhadapnya.”

“Kami melihat hal ini jauh lebih baik dan strategis sebagai bagian dari upaya melakukan Revolusi Mental di lembaga kepolisian,” tambahnya.

Menurut Jeirry, peristiwa ini semakin menguatkan penolakan PGI terhadap pelaksanaan eksekusi mati sebagaimana yang disampaikan kepada Presiden, 29 Juli 2016.

“Eksekusi hukuman mati akan memutus mata rantai kemungkinan penyelidikan lebih lanjut karena yang bersangkutan tidak lagi dapat dimintai keterangan dan informasi terkait dengan faktor-faktor dan orang-orang terkait yang terlibat dalam kasus tersebut,” pungkas Jeirry seraya mengutip bagian dari isi surat tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait