Presiden Joko Widodo bertemu dan berdialog dengan para petani karet se-Provinsi Sumatra Selatan di Balai Pusat Penelitian Karet Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, pada Sabtu, 9 Maret 2019. Dalam acara tersebut, Presiden menjelaskan upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga karet yang saat ini sedang menurun.
Kepada para petani karet, Presiden kemudian mengungkapkan penyebab anjloknya harga karet, sebagai dampak dari kondisi ekonomi dunia yang juga menurun. Dan dalam keadaan ekonomi dunia yang sedang turun, lanjut Presiden, maka permintaan dunia terhadap komoditas kita juga akan turun, termasuk komoditas karet.
“Kalau ekonomi dunia turun, artinya permintaan juga turun. Atas apa? Ya untuk barang-barang. Misalnya kelapa sawit. Kalau permintaan sawit turun, harga otomatis juga ikut turun. Batu bara, permintaan turun, harga juga turun. Termasuk karet juga sama. Inilah problem besar kita karena ekonomi dunia belum normal,” ujar Presiden.
Presiden mengajak semua pihak bersyukur, karena dalam keadaan ekonomi dunia turun, bersama dengan beratnya tekanan yang menyertainya, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Dan khusus untuk karet, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak harganya.
Pertama, pemerintah sudah berkomunikasi dengan negara-negara produsen karet lain di dunia seperti Malaysia dan Thailand. Presiden berharap agar para produsen karet tersebut mengendalikan suplainya untuk stabilitas harga.
“Karena produsen terbesar karet ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kita sudah berhubungan dengan menteri-menteri mereka. Untuk mengendalikan agar suplai ke pasar bisa diturunkan. Barangnya kurang berarti harga bisa kedongkrak naik. Tapi yang namanya negosiasi dengan negara lain tidak mudah,” jelasnya.
Meski tidak mudah, Presiden menuturkan bahwa tiga minggu lalu komunikasi sudah dilakukan dengan Malaysia dan Thailand. Hasilnya sudah mulai terasa, yakni harga karet mulai merangkak naik dua pekan terakhir ini.
“Dulu Rp5.000-Rp6.000, sekarang Rp8.300 sampai Rp9.000. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia masih pada posisi yang belum baik. Tetapi akan menuju normal kembali,” lanjutnya.
Upaya kedua yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan karet sebagai bahan campuran untuk mengaspal jalan. Program ini, lanjut Presiden, sudah dicoba di tiga provinsi, yaitu Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.
“Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi pak harganya lebih mahal sedikit. Enggak apa-apa, beli. Saya perintahkan. Enggak apa-apa harga jalan lebih mahal sedikit, tapi kualitas lebih baik,” ungkapnya.
Selanjutnya, Presiden ingin agar program ini dilakukan di semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak akan terlalu tergantung kepada pasar luar negeri dalam menjaga harga karet.
“Sebagian harus kita gunakan sendiri sehingga suplainya ke dunia berkurang, harga akan terdongkrak naik. Salah satunya kita akan pakai karet untuk aspal,” katanya.
Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan sektor industri. Terkait hal ini, Presiden telah memerintahkan Menteri Perindustrian agar Indonesia tidak terlalu banyak mengekspor produk mentah melainkan produk jadi.
“Kita harus punya pabrik di sini. Sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan stok banyak tahan dulu, harga jatuh baru dibeli. Sehingga ya itu problem besarnya adalah pasar dunia yang belum normal. Kita ingin industri yang berkaitan dengan bahan baku karet entah ban, sarung tangan, dan lain-lain,” paparnya.
Saat berdialog dengan petani karet, Presiden didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo. Usai menyampaikan sambutannya, Presiden kemudian menuju kebun karet untuk menyadap karet langsung dari pohonnya.
Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.