Tentang Peristiwa 1965, Menhan: Presiden Harus Bijak

“Bapak presiden itu harus bijak dalam persoalan ini, lihat pihaknya siapa, baru dipertimbangkan benar tidaknya”

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bersikap bijaksana dalam menyikapi persoalan peristiwa Tragedi 1965, karena masalah ini berkaitan ini dengan pertahanan negara.

Permintaan itu dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di sela acara  simposium bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Jakarta, Kamis (2/6/2016).

“Bapak presiden itu harus bijak dalam persoalan ini, lihat pihaknya siapa, baru dipertimbangkan benar tidaknya,” kata Ryamizard.

Terkait isu tersebut, hingga saat ini Jokowi dikabarkan masih menunggu hasil simposium yang diadakan para purnawirawan dan puluhan organisasi massa itu, selain hasil simposium bertajuk “Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Sejarah” pada April 2016 lalu yang dimotori Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

Ryamizard menyatakan, satu hal yang pasti adalah bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo kompak tidak meminta maaf kepada anggota keluarga PKI terkait prahara 1965 sebagaimana tuntutan sejumlah aktivis.

Rekonsiliasi sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo, menurut Menhan bukan berarti meminta maaf atas nama negara.

“Bukan meminta maaf atas nama negara, maafnya pribadi saja. Kalau negara dengan yang kecil (partai), tidak,” katanya.

Menurut Ryamizard, Indonesia adalah negara besar sehingga tidak semestinya meminta maaf dengan suatu kelompok yang lebih kecil dari Negara.

Ia mencontohkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang mengunjungi Hiroshima, Jepang, beberapa hari lalu.

“Di sana, pada 6 Agustus 1945, Amerika telah menghancurkan Hiroshima dengan bom atom, sehingga menelan sangat banyak korban jiwa. Obama secara pribadi menyesal namun apa melontarkan permintaan maaf kepada Jepang? Jawabannya tidak,” kata Ryamizard.