Kamis, 7 Juli 22
Beranda Featured Peringati Hari Anti Penyiksaan, PKHMP: Hentikan Proses Penegakan Hukum Tak Beradab

Peringati Hari Anti Penyiksaan, PKHMP: Hentikan Proses Penegakan Hukum Tak Beradab

0

Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia, 26 Juni 2016, Perkumpulan Konsultan Hukum Menentang Penyiksaan (PKHMP) menegaskan pentingnya menghentikan proses penegakan hukum tak beradab, yang sarat dengan penyiksaan dan perilaku yang merendahkan harkat kemanusiaan. Selama ini, menurut PKHMP, proses hukum seperti itu masih sering dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri, baik secara fisik maupun verbal.

“Sayangnya, hal itu tidak ditanggapi secara cepat oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan untuk mencegah dan menghapus penyiksaan dalam penegakan hukum,” ujar Ketua PKHMP Maruli Tua Rajagukguk dalam keterangan pers yang diterima indeksberita.com, Senin (27/6/2016).

Maruli mengingatkan, Indonesia sudah 18 tahun meratifikasi  Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998. Konvensi tersebut mewajibkan Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang bebas dari penyiksaan dengan  langkah-langkah legislatif, administratif dan judisial yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan.

Lebih lanjut Maruli menambahkan, temuan dan kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)  Jakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mengungkapkan, bahwa mayoritas penyiksaan dalam proses penegakan hukum terjadi di tingkat penyidikan. Sehingga, pelaku penyiksaan didominasi oleh aparat Kepolisian.

Maruli mengatakan kasus kematian Siyono selaku terduga pelaku terorisme oleh Densus 88 merupakan contoh kasus proses hukum yang kental penyiksaan dan kriminalisasi. Menurut Komnas HAM, Siyono merupakan orang yang ke-121 yang tewas setelah ditangkap Densus 88, sejak satuan khusus Polri penanggulangan terorisme itu dibentuk 26 Agustus 2004.

Penanggulangan terorisme di Indonesia, lanjut Maruli, selain mengandalkan kemampuan fisik dan operasi, juga blue print kebijakan yang menyeluruh. Termasuk dalam kebijakan itu strategi pencegahan untuk mengidentifikasi akar radikalisasi, pencegahan orang untuk masuk jaringan teroris, melalui kegiatan yang cerdas dan kritis. Bukan ketakutan yang disebarkan.

“Blue print juga harus mengatur mekanisme pemulihan bagi korban teroris dan korban salah tangkap. Sehingga, kedepannya arah Densus tidak sebatas seperti ‘pemadam kebakaran’,” ujar Maruli.

Karena itu, lanjut Maruli, peringatan 18 tahun Indonesia meratifikasi UNCAT  harus menjadi momentum bagi Kepolisian, khususnya Densus 88 untuk mewujudkan penegakan hukum yang beradab, dengan melakukan “pembenahan” dari tindak  penyiksaan dan salah tangkap.

“Hal tersebut menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan Densus 88. Apabila masyarakat percaya, maka dengan sendirinya masyarakat akan melakukan langkah-langkah pencegahan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia,” tambahnya.

Dalam kerangka itu, Maruli menyebut 6 masukan dan nasihat hukum PKHMP kepada Pemerintah dan DPR dalam penyusunan substansi RUU Anti Terorisme.

1) RUU Anti Terorisme  tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR);
2) Memastikan dan Menjamin Densus 88 dalam penegakan hukum bebas dari penyiksaan;
3) RUU Anti Terorisme harus memuat prevent strategy dan strategi penegakan hukum terhadap aksi terorisme;
4) RUU Anti Terorisme harus memperjelas pembagian kewenangan dalam penanggulangan teror antara Polri dan TNI, yang selama ini tidak jelas, akibatnya penanggulangan teror kurang efektif;
5) RUU Anti Terorisme harus memandatkan pembuatan dan penyusunan blue print sebagai panduan nasional dalam penanggulangan terorisme, dan melibatkan publik dalam penyusunannya; dan
6) Adanya mekanisme pemulihan bagi korban tindak penyiksaan oleh Densus 88 atau aparat dalam penegakan hukum.