Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan, ideologi tertutup dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri, saat menyampaikan pidato politiknya pada Peringatan Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke 44, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (10/1).
“Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup,” kata Megawati Soekarnoputri.
Menurut Megawati, ideologi tertutup itu bersifat dogmatis serta tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. “Ideologi tertutup hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri, tanpa dialog apalagi demokrasi,” katanya.
Megawati menegaskan, apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, kata Megawati lagi, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan.
Presiden kelima Republik Indonesia ini menjelaskan, syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. “Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya,” katanya.
Karena itu, menurut Megawati, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan.
Megawati juga menegaskan, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolelansi karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan, serta antikebhinnekaan. “Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini,” katanya.
Menurut Megawati, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup juga memosisikan diria sebagai pembawa “self fulfilling prophecy”, yakni para peramal masa depan.
Pada Peringatan Ulang Tahun PDI Perjuangan ke 44 tersebut, dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, sejumlah ketua umum partai politik, serta pengurus dan kader PDI Perjuangan.