Kamis, 1 Desember 22

Perangi Hoax Dan Ujaran Kebencian, MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Media Sosial

Maraknya kabar tanpa kebenaran (hoax) dan kecenderungan sebaian besar pengguna jejaring sosial yang dengan mudah mempercayai bahkan mudah pula lakukan sharing berita tanpa cek & ricek terlebih dahulu, menjadi perhatian seriuas berbagai pihak. Hoax juga dianggap sebagai cikal bakal perpecahan, keresahan yang berpotensi menyulut kerusuhan. Terkait menjamurnya hoax, bullying maupun propaganda yang berpotensi menjurus pada perpecahan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa penggunaan media sosial.

Fatwa MUI 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial tersebut, dibacakan oleh Sekretaris MUI Asrorun Ni’am Sholeh dalam acara diskusi publik dan konferensi pers ‘Fatwa MUI Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos’ yang berlangsung di kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (5/6/2017). Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin dan Menkominfo Rudiantara.

Asronun menuturkan bahwa Fatwa penggunaan media sosial tersebut dikeluarkan dengan harapan agar semua pengguna jejaring sosial terutama umat Islam dapat menjadikan media sosial sebagai sarana silaturahim, dan bukan malah menjadi ajang bullying, hasutan, caci maki, hinaan dan yang lebih parah adalah menyampaikan berita palsu (hoax). Untuk itu dalam fatwa penggunaan media sosial ini, MUI juga mengharamkan beberapa poin bermedia sosial yang ahir-ahir ini semakin marak.

“Setiap muslim yang bermuamalah (bersosialisasi) melalui medsos diharamkan untuk melakukan ghibah (penyampaian informasi spesifik ke suatu pihak yang tidak disukai), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan,” paparnya.

Mengenai maraknya situs-situs yang menyajikan propaganda kebencian, Asronun menegaskan bahwa menyebarkanya saja dilarang bahkan ada yang sampai tahap pengharaman, apalagi dengan pembuatnya, tentu hal tersebut lebih terlarang.

“Memproduksi atau menyebarkan informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar hukumnya haram. Juga menyebarkan konten yang sifatnya pribadi ke khalayak padahal konten itu tidak patut juga haram,” pungkasnya.

Dan berikut isi lengkap dari fatwa MUI tentang panduan penggunaan medias sosial tersebut:

Ketentuan Hukum 

• Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu ‘an al-munkar).

– Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.

• Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).

• Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

• Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

• Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.

• Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

• Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

• Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.

• Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

• Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.

• Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

• Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.

• Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

• Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

• Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait